Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Grobogan  >  Artikel ini

Proses Pengisian Wakil Bupati Grobogan Mbulet, Ada Apa?



Reporter:    /  @ 10:30:49  /  14 April 2017

    Print       Email

Bupati Grobogan Sri Sumarni sampai sekarang belum memiliki sosok untuk mengisi jabatan wakil bupati. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Jabatan Wakil Bupati Grobogan yang sudah kosong setahun lebih belum jelas kapan bakal terisi. Soalnya, partai koalisi yang mengusung pasangan Sri Sumarni-Edy Maryono dalam Pilkada lalu, sampai saat ini belum bisa mencapai kata sepakat.

Dari partai koalisi masih muncul tiga nama untuk menempati pos wabup. Yakni, PKB yang mengusung HM Nurwibowo dan Setiawan Djoko Purwanto (Partai Hanura) dan Sarjono (PAN). Satu parpol yang tergabung dalam koalisi, yaitu PDIP tidak ikut memunculkan nama karena sudah dapat jatah bupati.

Munculnya tiga nama akan menghambat tahapan pengajuan calon wakil bupati pada pihak DPRD Grobogan. Sebab, sesuai prosedur yang sudah digodog Pansus I, hanya ada dua nama kandidat yang bisa diajukan bupati.

“Sekarang prosedur pengisian wakil bupati sudah jelas. Nama calon yang diajukan harus dua, tidak bisa lebih. Kami berharap pengisian jabatan wabup bisa segera terealisasi karena idealnya bupati harus didampingi wakil,” kata Anggota Pansus I Budi Susilo.

Informasi yang didapat menyebutkan, dari tiga partai koalisi belum ada yang mau ‘mengalah’ dalam bursa wabup tersebut. Jika hal ini tidak bisa teratasi maka tidak tertutup kemungkinan, jabatan wabup itu akan dibiarkan kosong hingga 2021.

Ketua Partai Koalisi HM Nurwibowo yang juga Ketua DPC PKB Grobogan menyatakan, tiga dari empat partai koalisi mengajukan nama calon wakil bupati. Hal ini menjadikan proses pencalonan menjadi buntu.

“Dari dulu PKB menghormati komitmen koalisi. Tapi kenyataannya sekarang ini semua partai kecuali PDIP mengajukan nama. Jadi, proses pengisian wabup masih buntu saat ini,” katanya pada wartawan.

Disinggung soal rumor jabatan wabup bakal dikosongkan, Nurwibowo menyatakan, hal itu bisa saja terjadi. Kondisi ini bisa terjadi kalau dari partai koalisi memang tidak bisa mencapai titik temu dalam proses pengisian wabup.

“Kalau dari koalisi tidak sepakat terus, proses pengisian tidak bisa berlanjut. Kalau, memang posisi wabup nanti dikosongkan, ya tidak masalah,” tegasnya.

Editor : Akrom Hazami

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Asyiknya Nge-Jazz Sambil Berkubang Lumpur

Selengkapnya →