Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Grobogan  >  Artikel ini

Bidan Gagal Masuk CPNS? Anggota DPRD Grobogan Konsultasi ke Jakarta



Reporter:    /  @ 20:30:43  /  12 April 2017

    Print       Email

Anggota DPRD Grobogan melangsungkan konsultasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait masalah bidan PTT yang tidak tertampung jadi CPNS. (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom, Grobogan – Anggota komisi A dan D DRPD Grobogan melangsungkan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) di Jakarta, Rabu (12/4/2017). Agendanya melangsungkan konsultasi untuk menindaklanjuti pengaduan sejumlah bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tidak terakomodir diangkat jadi CPNS.

Ketua Komisi A DPRD Grobogan Riyadi menyatakan, selain anggota komisi A dan D ada beberapa pihak yang kita libatkan dalam konsultasi. Yakni, dari Badan Kepegawaian, Bagian Organisasi, Dinkes dan dua orang perwakilan bidan PTT yang tidak terangkat jadi CPNS. Rombongan yang melangsungkan konsultasi diterima oleh Staf Ahli Kemenpan dan RB Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah M Shadiq Pasadigoe.

Menurut Riyadi, dari konsultasi itu sudah ada keputusan jelas jika bidan PTT yang usianya di atas 35 sudah tidak bisa diangkat jadi CPNS. Hal itu tertuang dalam aturan yang sebelumnya sudah disiapkan.

Untuk bidang PTT yang tidak bisa diangkat jadi CPNS sudah disiapkan solusinya. Yakni, akan ditampung sebagai Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (P3K) yang pelaksanaannya bakal dilakukan dalam waktu dekat.

“Jadi peluang bidan PTT yang usianya di atas 35 tahun untuk bisa diangkat jadi CPNS sudah tidak ada. Nanti mereka akan dijadikan tenaga P3K,” jelasnya.

Riyadi menyatakan, secara pribadi, ia sangat kasihan dengan bidan PTT yang tidak bisa terakomodasi jadi CPNS. Sebab, dari jumlah bidan PTT keseluruhan di Grobogan sebanyak 237 orang, hanya 16 orang saja yang tidak terangkat jadi CPNS karena terbentur batasan usia.

 

Editor : Akrom Hazami

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Jepara Dapat Jatah Rehab RTLH Dari Pemprov Sebanyak 568 Unit

Selengkapnya →