Loading...
You are here:  Home  >  Info Muria  >  Artikel ini

Pemkab Jepara Luncurkan Sistem Pembayaran Elektronik



Reporter:    /  @ 20:30:04  /  10 April 2017

    Print       Email

Proses launching aplikasi pembayaran elektronik di Pendapa Pemkab Jepara, Senin (10/4/2017). (MuriaNewsCom/Padhang Pranoto)

MuriaNewsCom, Jepara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara meluncurkan lima sistem layanan pembayaran elektronik berbasis aplikasi. Selain upaya menuju layanan nir kertas, hal itu juga bermaksud menggenjot Pemasukan Asli Daerah (PAD) dan memangkas kebocoran anggaran. 

Lima layanan tersebut adalah, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online, aplikasi SIMPAD, E-BPHTB (Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), aplikasi E-Pelayanan dan aplikasi E Retribusi. 

Peluncuran program-program tersebut dilakukan secara seremonial, di Pendapa Pemkab Jepara, Senin (10/4/2017). Dua jam sebelum mengakhiri masa tugasnya sebagai, Ahmad Marzuqi melakukan penekanan tombol peresmian. 

Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jepara Anwar Haryono mengemukakan. Layanan tersebut bertujuan memberikan pelayanan publik yang terukur, bersih, cepat dan berkualitas, khususnya di bidang administrasi keuangan dan perpajakan daerah. 

“Dasar penyelenggaraan acara ini adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Jepara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta peningkatan layanan publik,” ucapnya.

Kepada MuriaNewsCom, dirinya menyebut, pelayanan terhadap masyarakat harus mulai dibenahi. Pemerintah ucapnya, harus mulai meninggalkan budaya kertas. 

“Semenjak saya di BPKAD, saya melihat begitu banyak dokumen. Untuk lelang saja dokumennya tebal sekali, itu baru pada tahap awal. Oleh karenanya saya melakukan konsultasi dengan berbagai pihak seperti BPK, Kemendagri, Kemenkeu, dan Kementerian Kominfo, apakah memungkinkan hal itu diwujudkan secara elektronik. Ternyata bisa,” katanya.

Bermula dari hal itu, dirinya lantas meneken kerja sama dengan Bank Jateng. Dengan hal itu, pihaknya dapat mengurangi campur tangan petugas dalam mengelola pembayaran yang diterima dari masyarakat. “Penyederhanaan itu bermaksud meminimalkan gesekan pemberi layanan terhadap pemerintah,” imbuhnya.

Editor : Kholistiono 

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

2 Perwira Polres Grobogan Berganti Wajah, Ini Sosoknya

Selengkapnya →