Loading...
You are here:  Home  >  Info Muria  >  Artikel ini

DPRD Pati Minta Mendagri Tak Melantik Paslon Terpilih Secara Serentak



Reporter:    /  @ 21:10:32  /  10 April 2017

    Print       Email

Wakil III DPRD Pati Joni Kurnianto (kanan) menerima surat penetapan Bupati dan Wakil Bupati Pati di Aula KPU Pati, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tidak melakukan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih secara serentak. Pasalnya, pelantikan serentak di seluruh Indonesia dianggap kurang efektif.

Wakil Ketua III DPRD Pati Joni Kurnianto mengatakan, masa jabatan Bupati Pati Haryanto periode 2012-2017 berakhir pada 7 Agustus. Sementara sejumlah bupati di daerah lain ada yang masa jabatannya berakhir lebih dari 7 Agustus 2017.

“Kalau pelantikan dilakukan secara serentak, imbasnya akan ada pelaksana tugas (Plt) atau penanggungjawab (Pj). Hal itu akan membuat pemerintahan menjadi tidak efektif,” ujar Joni kepada MuriaNewsCom, Senin (10/4/2017).

Karena itu, Joni mengusulkan kepada Mendagri melalui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk melantik paslon terpilih sesuai akhir masa jabatan. Pelantikan serentak dianggap tidak efektif, karena akan memunculkan pejabat sementara yang dinilai belum tentu mahir memimpin daerah.

“Kami dengar, kalau enggak salah di Aceh, ada bupati yang masa jabatannya akhir November 2017. Kalau dilakukan pelantikan secara serentak, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pati yang mestinya dilakukan akhir masa jabatan pada Agustus akan ditunda,” ucap Joni.

Menurutnya, tertundanya pelantikan paslon terpilih karena menunggu pelantikan serentak akan mengganggu kinerja pemerintahan yang berimbas pada masyarakat. Pasalnya, sejumlah program yang sudah siapkan paslon terpilih akan terhambat karena menunggu pelantikan serentak.

Editor : Kholistiono

 

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Jepara Dapat Jatah Rehab RTLH Dari Pemprov Sebanyak 568 Unit

Selengkapnya →