Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Banggar DPR RI Serap Aspirasi Terkait Dana Desa di Pati

20
Perwakilan Pemkab Pati memberi kenang-kenangan kepada Tim Banggar DPR RI dalam kunjungannya di Pendapa Pati, Senin (3/4/2017). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengunjungi Pati untuk menyerap aspirasi terkait dengan dana desa. Mereka bertemu dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala desa di Pendapa Kabupaten Pati, Senin (3/4/2017).

Ketua Banggar DPR RI Azis Syamsudin mengatakan, kedatangannya ke Pati untuk menerima aspirasi dari masyarakat, terutama kepala desa. Pihaknya ingin menerima masukan terkait dengan dana desa dan transparansi daerah agar dana desa bisa berjalan efektif dan efisien.

“Ini sesuai dengan program pemerintah untuk meningkatkan indeks sumber daya manusia (SDM). Selain menyerap aspirasi, kami memberikan sosialisasi kepada kepala desa supaya dana desa bisa dijalankan sesuai aturan dan mengedepankan transparansi agar kualitas pembangunan dan SDM di tingkat desa bisa meningkat,” tutur Azis.

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Djoko Udjianto mengungkapkan, pendapatan negara melalui pajak saat ini sangat bagus. Kondisi itu ditambah capaian tax amnesty yang terus mengalami peningkatan.

Karena itu, capaian pendapatan pajak yang bagus diharapkan selaras dengan peningkatan APBN yang pada akhirnya digunakan masyarakat kembali melalui dana desa. “Kami sudah mendapatkan informasi dari Kantor Pajak Jawa Tengah, kita apresiasi karena cukup bagus ditambah capaian tax amnesty. APBN kita cukup stabil dan aman sehingga akan dirasakan rakyat,” imbuh Djoko.

Dia menambahkan, pimpinan Banggar saat ini pernah di Komisi III DPR RI yang menjadi mitra kepolisian dan kejaksaan. Keduanya akan disinkronisasikan, dijembatani agar tidak terjadi persoalan penggunaan dana desa. Sebab, penggunaan dana desa sejak awal sudah difasilitasi agar dapat bergulir sesuai dengan kriteria yang harus dilakukan.

APBN Perubahan sendiri akan dibahas pada 20 Mei. Dalam pembahasan tersebut, pihaknya akan mendorong agar APBNP dilakukan penambahan pada sejumlah sektor yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan. “Program prorakyat akan kami prioritaskan,” tandas Djoko.

Editor : Kholistiono

Ruangan komen telah ditutup.