Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini
NASIB SMA DAN SMK DIKELOLA PROVINSI

Ini Kata Disdikpora Kudus Tentang Guru Swasta



Reporter:    /  @ 16:37:00  /  27 Desember 2016

    Print       Email
ILUSTRASI

ILUSTRASI

MuriaNewsCom, Kudus – Peralihan pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, sudah dilakukan. Hanya peralihan tersebut menyisakan kebingungan di kalangan pegawainya.

Kepala Disdikpora Kudus Joko Susilo mengatakan aturan pengelolaan tak hanya berlaku pada sistemnya saja, namun juga berlaku untuk aset, tenaga hingga siswanya.  Sedangkan untuk guru swasta belum diketahui bagaimana tindak lanjut dari nasibnya nanti. “Untuk GTT atau guru swasta dikembalikan ke sekolah. Kami belum dapat aturan dari provinsi terkait hal tersebut,” katanya kepada MuriaNewsCom

Menurutnya, jumlah guru PNS yang ada di Kudus juga sangat banyak. Tercatat untuk tingkat SMA sekitar 380 orang, guru SMK 160 orang, tenaga administrasi 80 orang dan guru bantu di swasta sekitar 90 tenaga.

Untuk aset berupa bangunan sekolah dan fasilitas, masih di bawah pengelolaan provinsi khusus sekolah negeri. Namun SMA dan SMK swasta, aset masih menjadi milik yayasan, lantaran pengelolaan saja yang diambil provinsi.

Kepala SMK N 2 Kudus Harto Sundoyo mengatakan, pihaknya tak mempersoalkan tentang pengelolaan yang diambil oleh provinsi. Bagi dia, hal tersebut tak masalah lantaran semuanya sama saja. “Hanya pengelolaan saja yang diambil oleh provinsi. Jadi sistemnya, modelnya hingga administrasi masih tetap sama seperti sebelumnya. Bahkan kurikulum juga sama,” katanya kepada MuriaNewsCom 

Soal tenaga swasta di sekolahnya, dia meminta para guru tak usah khawatir. Karena mereka masih diperbolehkan beraktivitas seperti biasanya. “Dari pertemuan yang dilakukan, kami mendapatkan informasi untuk guru swasta yang sudah masuk P3D, akan digaji oleh provinsi langsung. Namun untuk yang belum, dikembalikan kepada sekolah masing-masing,” ujarnya.

Untuk SMK 2 Kudus, kata dia masih membutuhkan banyak guru swasta. Hal itu karena masih banyaknya siswa dalam sekolah dan juga kurangnya guru negeri. Hal lain juga disebabkan oleh tidak dibukanya formasi PNS, yang membuat dia membuka guru swasta.

Kasi Pendidikan Madrasah pada Kemenag Kudus Suudi mengungkapkan, pengalihan tersebut tak berpengaruh pada jenjang Madrasah Aliyah (MA). Sebab, jalur MA bukanlah ke dinas, Melainkan langsung ke Kemenag. “Hingga kini kami belum menerima edaran dan aturan tersebut. Jadi, kami masih bersikap seperti biasanya saja. Karena jalurnya memanglah berbeda,” ungkapnya.

Editor : Akrom Hazami

 

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

Ssst….! Rumah Dinas Wabup Grobogan Mulai Dibenahi, Siapa yang Bakal Menempati?

Selengkapnya →