Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini

Ribuan Warga Unjuk Rasa Tuntut Tidak Ada Pungli di Perhutani Pati



Reporter:    /  @ 12:25:09  /  1 Desember 2016

    Print       Email
 Ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Perhutani Pati, Kamis (01/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Perhutani Pati, Kamis (01/12/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ribuan warga yang tergabung dari Desa Wedusan, Ngarengan, Gesengan, Puncel dan Grogolan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Perhutani Pati, Kamis (01/12/2016). Mereka menuding ada pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum perhutani Pati.

Dalam orasinya, mereka menyebut oknum Perhutani melakukan pungli senilai Rp 4,3 juta per hektare. Hal itu yang dianggap warga sebagai tindakan pemerasan, karena tidak pernah dilakukan sosialisasi sebelumnya. “Pak Jokowi, tolong usut pungli di Perhutani Pati,” begitu bunyi salah satu spanduk tuntutan warga.

“Saat ini, pemerintah sedang memberantas pungli. Tapi, kenapa Perhutani malah melakukan pungli kepada petani yang menggarap lahannya? Anak buahmu ada yg menghianati Perhutani. Di sini ada markusnya, tunjukkan hidungmu,” ujar Mujib, salah satu orator aksi unjuk rasa.

Abdurrahman, koordinator aksi menambahkan, warga menuntut agar kasus pungli atau pemerasan yang dilakukan oknum Perhutani dihentikan. Pasalnya, pungli yang dilakukan oknum disebut tidak memiliki dasar hukum.

“Aturan itu dibuat main-main oleh mereka yang punya kepentingan. Perhutani terkesan disetir oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bawah Perhutani yang mengatasnamakan Tim Pendamping Masyarakat (TPM). Yang penting saat ini, petani bisa menggarap lahan Perhutani tanpa ada intimidasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Administratur KPH Pati, Dadang Ishardianto mengaku tidak ada pungli yang dilakukan Perhutani. “Saya malah pengen segera diumumkan siapa yang melakukan pungli. Kalau ada, saya orang pertama yang menghukumnya. Sebab, Perhutani saat ini sedang berbenah,” ucap Dadang.

Usai melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Perhutani Pati, massa bertolak ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati. Mereka ditemui Jajaran Komisi B DPRD Pati untuk melakukan audiensi. Mereka berharap, wakil rakyat bisa memberikan solusi terkait dengan persoalan yang tengah dihadapi warga.

Editor : Kholistiono

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →