Loading...
You are here:  Home  >  Editorial  >  Artikel ini

Dilema Warga Relokasi Longsor Menawan



Reporter:    /  @ 10:20:52  /  26 November 2016

    Print       Email
Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
[email protected]

WARGA Kabupaten Kudus, khususnya Desa Menawan, Kecamatan Gebog tentu masih ingat betul dengan bencana tanah longsor di Dukuh Kambangan, Desa Menawan, 22 Januari 2014 silam. Selain menewaskan 12 warga karena tertimbun tanah, peristiwa memilukan itu menimbulkan trauma berat bagi warga setempat.

Tiap hujan turun, terutama di malam hari, mereka tak bisa tidur. Gemuruh air bahkan diamati dengan seksama untuk bisa saling menjaga. Mereka khawatir kejadian serupa akan terulang kembali dan menimpa anggota keluarga yang dimiliki.

Apalagi, bekas longsoran tersebut terdapat kubangan besar seperti bendung di bagian atas bukit. Parahnya, warga melihat ada rekahan yang siap ambrol kapan saja saat hujan lebat.

Karena kekhawatiran tersebut, mayoritas warga memutuskan untuk pindah. Dari ratusan kepala keluarga (KK), hampir separuhnya pindah ke tempat relokasi mandiri di Desa Menawan yang jaraknya hingga belasan kilometer.

Meski begitu, masalah tak berhenti disitu. Para warga sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani tak bisa bekerja seperti biasa. Sementara sawah dan lahan di Dukuh Kambangan sebagian sudah dijual untuk melakukan pembangunan tempat baru. Kalaupun ada sawah yang tersisa, tidak lagi lahan produktif.

Itu dilakukan karena pembangunan area relokasi membutuhkan dana tak sedikit. sedangkan, warga melakukan relokasi mandiri. Kala itu, di pemberitaan MuriaNewsCom disebutkan juga Relokasi Mandiri Terhadap Korban Longsor di Kudus Mencapai Rp 1,2 Miliar.

Kala itu, pemerintah yang mendengar kebutuhan relokasi juga sudah bertindak. Mereka juga menyalurkan bantuan mulai dari materiil pembangunan hingga sumbangan dana. Tak hanya itu, Bupati Kudus Musthofa juga memerintahkan masing-masing dinas yang berwenang untuk memasang semua fasilitas mulai dari jalan, penerangan, hingga jaringan air minum.

Hanya, usai janji tersebut, pembahasan nasib warga relokasi tak pernah muncul ke permukaan. Masyarakat luar pun tak tahu apa kendala mereka. Akhirnya, tanggal 23 November kemarin, warga relokasi mendatangi kantor DPRD Kudus untuk menemui ketua dewan untuk berkeluhkesah.

Salah satunya adalah mempertanyakan jaringan listrik yang tak kunjung terealisasi. Padahal daerah relokasi tersebut sudah dua tahun dihuni sejak 2014 lalu.

Sodik (52) perwakilan warga relokasi mengatakan jumlah warga yang menempati daerah relokasi sudah mencapai 42 kepala keluarga (KK). Ia menilai jumlah itu sudah memenuhi persyaratan untuk memasang jaringan listrik.

 

Selama ini, mereka menggantungkan penerangan listrik dari proses menyalur milik tetangga di luar daerah relokasi. Akibatnya, tegangan listrik milik tetangga tersebut tidak kuat.

”Selama ini kami mengambil listrik dari tetangga di luar daerah relokasi. Namun dayanya sekarang tidak kuat. Karena itu kami minta kejelasan ke dewan. Kalau memang bisa memasukkan pal listrik bakal lebih baik. Paling tidak itu membantu untuk membuka jaringan baru,” katanya kala itu.

Selain itu kendala listrik, ia juga mengadu tentang minimnya air di area relokasi. Hal itu sangat terasa saat musim kemarau datang. Selain tak memiliki air untuk konsumsi, warga juga terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Melihat fakta itu, pemerintah harusnya malu karena lamban merealisasikan janji. Terlebih lagi, warga relokasi menawan terpaksa pindah karena trauma dengan kejadian nahas yang menewaskan belasan orang, bukan karena bosan atau untuk mengembangkan investasi.

Untuk itu, pemerintah harus memantau terus apa yang menjadi kendala. Pendampingan masyarakat pun harus tetap dilakukan. Terlebih, kebanyakan warga masih beradaptasi dengan lingkungan baru mereka.

Jangan sampai kesedihan mereka bertambah dengan masalah fasilitas penunjang. Ini mengingat psikis sesorang sangat berbeda. Bagi setiap orang listrik dan air minum adalah kebutuhan pokok.

Selain itu, pemerintah pun harus memahami mana kebutuhan mendesak bagi warga relokasi. Jika memang dibutuhkan, pemkab pun harus turun langsung datang ke PLN. Tujuannya untuk meminta data pasti berapa anggaran yang dibutuhkan. Jangan sampai, anggaran yang digedok ternyata masih kurang karena perencanaan dan kurang matangnya hitung-hitungan.

Sementara untuk urusan air, Pemerintah pun bisa langsung menunjuk PDAM untuk mengatasi air di sana. Jika memang sudah ada sambungan dan masih layak, bisa langsung ditata ulang untuk ketersediaan air minum. Itu supaya bisa menekan anggaran yang dikeluarkan

Hanya, jika memang dibutuhkan membuka sambungan baru, PDAM pun harus jeli mengatur anggaran. Termasuk memberikan diskon harga. Hal ini supaya tidak ada yang dirugikan. (*)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →