Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini

Panwas Pati Tegaskan Pelanggaran Pemilu dari Relawan Kotak Kosong Bisa Dipidana



Reporter:    /  @ 17:00:59  /  24 November 2016

    Print       Email
Anggota Panwaslu Pati menegaskan laporan dugaan pelanggaran dari relawan kotak kosong bisa dipidana, selama memenuhi unsur kejahatan pidana. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Anggota Panwaslu Pati menegaskan laporan dugaan pelanggaran dari relawan kotak kosong bisa dipidana, selama memenuhi unsur kejahatan pidana. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Keberadaan kotak kosong dalam pesta demokrasi Pilkada Pati diakui sangat dilematis. Hal itu disebabkan tidak ada regulasi yang mengatur calon tunggal secara spesifik.

Akibat kekosongan hukum tersebut, tidak jarang penyelenggara pemilu dan pengawas di daerah mengalami kebimbangan. Bahkan, sejumlah kalangan menilai ada ketidakadilan dari keberadaan kotak kosong.

Pengamat Politik Universitas Diponegoro, Hakim Alif Nugroho menyoroti masalah tersebut. Dia menilai, kekosongan hukum yang mengatur pilkada dengan calon tunggal akan menjadi “bola salju” yang menggelinding, semakin besar yang pada akhirnya membuat masalah baru.

“Kalau ada relawan kotak kosong yang melakukan pelanggaran pilkada, apa sanksinya? Apakah dikenakan sanksi pidana pemilu? Itu tidak mungkin, karena kotak kosong tidak ada calonnya. Tidak ada seseorang yang secara hukum mewakili kotak kosong. Akibatnya, laporan dari tim sukses calon tunggal akan sia-sia kalau ada dugaan pelanggaran dari relawan kotak kosong,” ujar Hakim, Kamis (24/11/2016).

Kondisi itu dianggap Hakim tidak adil. Pasalnya, timses calon tunggal akan dikenakan sanksi bila melakukan pelanggaran, sedangkan relawan kotak kosong tidak ada sanksi pidana pemilu karena tidak ada regulasi yang mengatur.

Secara terpisah, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pati mengatakan, ada dua keputusan dari hasil kajian laporan ke Panwas, yaitu pidana pemilu dan pidana umum. Laporan yang dinyatakan pidana pemilu masuk ranah panwas, sedangkan pidana umum akan masuk kepolisian.

“Kalau pelapor tidak puas dengan hasil kajian kami dan ingin menempuh jalur hukum pidana, kami persilakan karena menjadi hak pelapor. Namun, kalau hasil kajian kami bersama kepolisian dan kejaksaan ternyata ada indikasi masuk ranah hukum pidana umum, tentu kami bisa memberikan rekomendasi kepada polisi bahwa dugaan laporan itu masuk pidana umum, bukan pidana pemilu,” kata Achwan.

Hingga berita ini turun, Panwas Pati sudah menerima lima laporan. Laporan pertama dari Partai Demokrat atas kampanye hitam yang mencatut logo Demokrat dan Golkar. Laporan kedua dan ketiga dari pihak relawan kotak kosong, sedangkan laporan keempat dan kelima dari pihak tim sukses Haryanto-Arifin. Kelima laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.

Editor : Kholistiono

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →