Loading...
You are here:  Home  >  Editorial  >  Artikel ini

Jangan Gunakan Upah Buruh untuk Menyuap Rakyat



Reporter:    /  @ 10:00:10  /  24 November 2016

    Print       Email
Ali Muntoha  muntohafadhil@gmail.com

Ali Muntoha
[email protected]

SETIAP tahun masalah pengupahan selalu menjadi masalah sensitif yang tak pernah lepas dari perdebatan. Selalu ada benturan antara buruh dan pengusaha, yang keinginannya selalu berlawanan. Tahun ini pun demikian, pembahasan upah minimum kabupaten (UMK) Jepara jadi sorotan.

Keberanian pemerintah menetapkan UMK Jepara untuk tahun 2017 yang kenaikan melejit memang patut diapresiasi. Terlebih selama ini UMK di Kota Ukir ini selalu di bawah dari kota sekitar seperti Kudus maupun Demak. Harapanya kenaikan UMK ini akan mampu meningkatkan daya beli dan perekonomian masyarakat.

Namun dampak dari penetapan ini membuat ada yang gelisah dan panas dingin. Para pengusaha kini giliran resah, karena kenaikan UMK di Jepara dinilai di luar kewajaran. UMK Jepara tahun 2017 ditetapkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sebesar Rp. 1.600.000. Dengan nilai ini, UMK Jepara memang mengalami kenaikan yang luar biasa tinggi, yakni mencapai 18,52 persen dari UMK sebelumnya yang sebesar Rp. 1.350.000.

Alotnya pembahasan UMK di Jepara ini sudah terjadi sejak di Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara. Di mana kelompok pengusaha maupun buruh sama-sama ngotot dengan bearan UMK yang mereka tawarkan.

Setelah ditetapkan Gubernur Jateng pada Senin 21 November 2016 sore lalu, keputusan langsung menuai rekasi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah. Kumpulan para pengusaha ini menganggap ada yang tak wajar dengan kenaikan UMK di Jepara yang begitu besarnya. Tak hanya UMK di Jepara, Apindo Jateng juga mempersoalkan UMK Kota Semarang, yang ditetapkan sebesar Rp. 2.125.000, atau naik 11,3 persen.

Kenaikan UMK di dua daerah ini disebut tak sesuai dengan PP78/2015 tentang Pengupahan. Di mana dalam peraturan pemerintah itu sudah diatur kenaikan upah berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi ditambah UMK tahun berjalan. Angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi sudah ditetapkan 8,25 persen. Sehingga kenaikan UMK di dua daerah ini dinilai tak masuk akal. Apindo pun berencana melakukan gugatan atas SK Gubernur Jateng No.560/50 Tahun 2016 tentang penetapan UMK Jateng 2017 tersebut.

Apindo beralasan, jika hal ini dibiarkan maka daerah-daerah lain akan berlomba-lomba menaikkan upah tanpa terkontrol, sehingga dampaknya akan luas terhdap iklim usaha. Jika ada alasan ini, lalu mengapa Pemkab Jepara berani mengusulkan UMK sebesar itu?

Semoga saja, kenaikan UMK ini bukan hanya menjadi alat politik penguasa untuk memikat hati rakyat. Semoga saja, kenaikan UMK di Jepara ini memang mempunyai satu tujuan untuk meningkatkan tarat perekonomian warganya, bukan untuk kepentingan lain.

Karena diakui atau tidak, UMK merupakan salah satu sarana yang paling efektif untuk menyuap rakyat, demi kepentingan politik praktis. Apalagi di Jepara yang saat ini penguasanya tengah berebut kekuasaan untuk kembali memimpin tanah kelahiran RA Kartini tersebut.

Dengan menaikkan UMK maka, sang kepala daerah yang tengah nyalon sedikit banyak akan langsung mendapat simpati dari kalangan buruh. Bisa dibayangkan sendiri, komunitas buruh ini merupakan ladang yang sangat besar untuk mendapatkan suara. Maka tak heran di banyak daerah calon bupati selalu berlomba-lomba mencari dukungan dari komunitas buruh.

Sudah bisa dibayangkan berapa ribu suara yang bisa direngkuh dari para buruh ini. Dan seperti sudah diketahui bersama, bupati dan wakil bupati Jepara saat ini sama-sama maju mencalonkan diri sebagai calon bupati pada pilkada serentak 2017 mendatang.

Dan sebenarnya tak hanya di level Jepara saja, di tingkat tinggi yakni di Pemprov Jateng ini, masalah UMK juga menjadi alat politik yang sangat sempurna untuk menaikkan pamor gubernur. Terlebih Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng juga sangat dekat yakni 2018 mendatang, sehingga UMK ini juga tak bisa lepas dari salah satu upaya politik untuk kembali mendapatkan kekuasaan.

Tapi semoga saja ini hanya dugaan saya saja, dan belum ada pembuktian yang tepat. Kita semua berharap, tujuan utama kenaikan UMK merupakan murni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan sebagai upaya untuk menyuap rakyat sebagai calon pemilih.

Sekarang kita tinggal mengawal pelaksanaan penerapan UMK yang baru tersebut. Setelah nanti semua proses terlewati (baik itu gugatan atau penangguhan UMK) semua perusahaan wajib mematuhi aturan tentang UMK tersebut. Jangan lagi ada kasus perusahaan tak membayar pegawainya sesuai aturan, dengan berbagai alasan.

Karena pemerintah juga telah memberi kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan penangguhan. Dan jika kesempatan ini dilewatkan, maka semua perusahaan dianggap mampu dan sanggup untuk membayar karyawan sesuai ketentuan. Jadi tak ada alasan lagi mblenjani janji. (*)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →