Loading...
You are here:  Home  >  Editorial  >  Artikel ini

Saat Hak ”Mengentut” Masih Dipersoalkan di Negeri Ini



Reporter:    /  @ 14:25:53  /  21 November 2016

    Print       Email
merie_sket

Siti Merie [email protected]

MENGENTUT, barangkali satu hal yang ingin dihindari banyak orang. Meski menyehatkan, namun orang akan berupaya agar kalau dia mengentut, tidak akan pernah diketahui orang lain. Baik suara, terutama lagi adalah baunya. Karena meski tidak ada suaranya, mengentut masih menimbulkan efek samping yang lain yang tertinggal, yakni baunya. Kadang-kadang memang sedikit menyebalkan memang.

Maka, orang-orang akan mengupayakan bagaimana merek bisa kentut dengan aman. Bagaimana hajat bisa terlampiaskan, agar tetap sehat tadi, namun tanpa meninggalkan pandangan bertanya-tanya pada orang lain.

Penguasaan cara megentut yang bagus itu, memang secara naluriah akan terjadi. Rasanya tidak pernah ada pertanyaan yang mampir, bagaimana trik dan tips mengentut yang baik, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Terutama kerugian kepada diri sendiri.

Teman saya seorang pelayan publik, juga merasa ada masalah dengan urusan ”mengentut” ini. Pasalnya, sudah berbagai cara dia tempuh supaya kentutnya tidak berbunyi dan berbau, namun tetap saja terkadang dia kelepasan. Apalagi, kalau mengentut, dia tidak mengenal waktu dan tempat. Begitu ingin, langsung saja berbunyi. Dan lebih sering berbau daripada tidak. Ini yang dianggap mengganggu orang lain. Padahal, mereka hanya terkena polusi bau yang kadang hanya sebentar terasanya. Apa daya, hal seperti itu juga menimbulkan masalah. Sehingga saat ini, dirinya sudah pasrah jika kemudian ”bencana” itu datang begitu saja. Istilahnya, terserah orang mau bilang apa.

Sama dengan urusan mengentut ini, banyak pelayan publik yang lantas juga merasa terdiskrisminasi dengan belenggu hak politik mereka dalam hal pemilihan sesuatu. Misalnya saja pemilihan bupati, gubernur, atau bahkan presiden sekalipun. Ini dikarenakan para pelayan publik ini, tidak bisa menyalurkan hak politiknya dengan baik. Mereka harus mencari berbagai cara, supaya tidak melanggar berbagai aturan yang menegaskan jika mereka harus netral dalam setiap pemilihan.

Padahal, para pelayan publik ini memiliki hak politik untuk memilih siapa yang mereka suka dan mereka inginkan untuk menjadi pemimpin di masa depan. Memilih sesuai hati nurani, pemimpin yang bagaimana yang kemudian dianggapnya bisa membawa mereka ke kehidupan yang lebih sejahtera.

Namun selama ini, mereka hanya bisa sekadar memilih semata. Tidak boleh menyuarakannya secara terus terang. Apalagi berterus terang akan sebuah pilihan. Ini sebuah dosa besar kalau sampai mereka ketahuan mengatakan siapa pilihannya. Apalagi sampai ikut berkampanye di tengah lapangan dan meneriakkan yel-yel dukungan. Haram hukumnya.

Masalahnya karena teman pelayan publik ini sudah digaji dengan uang negara, untuk melayani masyarakat. Sehingga tidak boleh ”mengkhianati” uang negara yang sudah mereka terima. Dikhawatirkan jika saat melayani publik, kemudian pelayan publik ini mengkampanyekan pilihannya, maka dia akan dibilang berat sebelah. Padahal, posisinya harus netral dalam sebuah pemilihan. Tidak boleh memihak sana atau pun sini. Sekali lagi, pokoknya harus diam. Hak politik harus digunakan dalam senyap, dan tidak boleh diketahui orang lain.

Ketentuan ini juga berlaku bagi mereka yang tiba-tiba saja menjadi pelayan publik. Dari yang semula politikus murni yang hak politiknya memang harus disuarakan secara terbuka, menjadi seseorang yang harus terbelenggu dengan ketentuan atau stempel ”pelayan publik” yang hak politiknya juga tidak boleh dikeluarkan sembarangan. Persoalannya sama, mereka digaji dan menikmati uang negara, yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi mereka sendiri.

Sebut saja nama Plt Bupati Pati Budiyono, yang sekarang ini sedang menjadi sorotan. Karena beliau diduga meminjamkan mobil dinasnya saat menjadi wakil bupati, yang ternyata malah digunakan untuk melakukan kegiatan kampanye dari relawan kotak kosong. Sampai akhirnya juga harus berurusan dengan kepolisian, membuat anggota dewan menggelar sidang khusus, sampai kritikan tajam dari lawan politiknya.

Jadilah kemudian Pak Budiyono ini menjadi bulan-bulanan. Apalagi bagi lawan-lawan politiknya, sebuah senjata ampuh untuk bisa menjatuhkan yang bersangkutan. Padahal, Pak Budiyono jelas dari partai politik yang sarat kepentingan. Beliau adalah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), meski belakangan ditinggalkan. Dari partai itu, Budiyono lantas maju dalam pemilihan kepala daerah, dan menang sehingga membuatnya mendapat stempel sebagai pelayan publik, karena posisinya sebagai wakil bupati dan sekarang plt bupati.

Persoalan seperti Pak Budiyono sendiri, banyak terjadi sebenarnya. Banyak pelayan publik lainnya, yang juga tidak netral saat masa-masa pemilihan. Mereka memiliki banyak cara untuk bagaimana supaya tidak terbentur pada aturan yang ada, namun tetap bisa menyalurkan hasrat politiknya. Meskipun, sekali lagi, harus dilakukan secara diam-diam. Inilah yang diibaratkan sebagai kentut, yang memang tidak ada bentuknya, namun baunya bisa kemana-mana. Sehingga terbilang sulit menindaknya. Pembuktian nyatanya itu yang kemudian sangat sulit ditemukan.

Sanksi berat bagi pelayan publik yang kedapatan memberikan dukungan kepada seseorang dalam pemilihan, juga tidak ringan. Bahkan sampai hukuman pidana. Bukan saja kepada pelayan publik itu sendiri, namun juga kepada calon yang didukungnya, yang bisa saja didiskualifikasi jika ketahuan mendapatkan dukungan. Sungguh sebuah aturan demokrasi yang terbilang mengerikan. Bayangkan saja, misalnya ada satu orang berkategori pelayan publik yang ketahuan mendukung salah satu calon, maka dia bisa dihukum pidana, sedangkan calon yang didukungnya bisa dibatalkan pencalonannya. Bagaimana keributan akan terjadi, sehingga menimbulkan efek yang panjang dan tidak sedikit kerugiannya.

Entah sampai kapan hak politik para pelayan publik ini, kemudian bisa diberikan layaknya hak-hak kepada masyarakat sipil lainnya. Mungkin masih akan jauh sekali dari harapan, selama pelayan publik masihlah seseorang yang digaji dengan uang negara atau rakyat. Sehingga tidak boleh menggunakan haknya secara sembarangan. Berbeda dengan para pensiunan di negeri ini, yang juga digaji dengan uang negara atau rakyat. Rasanya mereka baru bebas menggunakan hak politiknya, saat-saat sudah lepas dinas. Bahkan, banyak yang kemudian mencalonkan diri kembali menjadi pelayan publik. Padahal, setiap bulan mereka juga masih mendapatkan gaji dari negara tadi. Aturannya ternyata berbeda memang, antara yang masih aktif dan tidak aktif.

Tapi, begitulah cerita sebuah peristiwa ”mengentut” di negeri ini. Di mana seseorang yang ingin melakukannya, haruslah pandai-pandai mengatur supaya kentutnya tidak berbunyi, apalagi berbau. Termasuk mengatur kapan waktu tepatnya mengentut. Karena banyak sekali pengawasan terhadap peristiwa ”mengentut” di negeri ini, yang harus ditaati. (*)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →