Loading...
You are here:  Home  >  Editorial  >  Artikel ini

Nasib Buruh Wajib Diperjuangkan



Reporter:    /  @ 10:00:02  /  16 November 2016

    Print       Email
Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
[email protected]

NASIB buruh dalam dunia usaha memang selalu saja menjadi persoalan klasik yang tak kunjung usai. Meski sudah membentuk dewan pengupahan yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pengusaha, pemerintah, hingga buruh, tapi yang satu ini tetap saja hangat untuk diperbincangkan.

Pertanyaan yang selalu saja ada adalah layakkah upah segitu untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga?
Meski terdengar seperti sok pahlawan, pertanyaan tersebut selau didengungkan oleh para serikat buruh. Ini lantaran, banyak di antara mereka menganggap upah yang diusulkan ke Gubernur oleh Pemkab masih sangat kurang. Alasannya, semua kebutuhan selalu naik dari tahun ke tahun.

Sementara, survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serasa kurang tepat sasaran. Bahkan adakalanya survey tersebut terkesan formalitas biasa. Itu tak lepas dari survey yang dilakukan di lapangan.

Di Kudus sendiri, entah bagaimana survey itu dilakukan, tahu-tahu dewan pengupahan dan serikat buruh sudah bersitegang. Masyarakat umum seakan tak pernah diedukasi untuk mengerti bagaimana survey KHL dijalankan. Bahkan, saya yakin mayoritas buruh di Kudus tak tahu survey tersebut dilakukan di daerah di mana.

Padahal, sebagai orang yang pertama terkena dampaknya, mereka harusnya diberi pemahaman survey tersebut. Selain itu, survey juga tak hanya dilakukan di pinggiran kota. Hal itu sudah pasti akan berdampak pada besaran KHL.

Pemerintah pun diwajibkan untuk mengedepankan nasib buruh. Salah satunya dengan mengawal survey KHL menyeluruh, baik di pinggir kota ataupun dalam kota yang memiliki pengeluaran lebih banyak.

Hal itu, berkaca dari penetapan UMK yang dilakukan Kabupaten Demak. Secara geografis, kabupaten yang dikenal dengan Kota Wali itu sebagian besar wilayahnya adalah petani tambak. Namun survey KHL diutamakan di daerah industry. Itupun di daerah sayung.
Hasilnya, UMK Kabupaten Demak selalu berada di atas Kabupaten Kudus. Di tahun 2016, UMK Demak berada di angka Rp 1.745.000 sedangkan Kudus hanya Rp 1.608.200. Sementara tahun ini, Demak mengusulkan UMK naik Rp 140.298 yakni Rp 1.885.298.
Laki-lagi Kudus berada di bawahnya. Dari pemberitaan MuriaNewsCom: Upah Minimum Kabupaten Kudus 2017 Diusulkan Rp 1.737.500.  Jumlah itu tentu masih jauh dari harapan.

Meski begitu, usulan tersebut juga sudah dikirim ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo setelah ditandatangani Bupati Kudus Musthofa. Karena itu, harapan kini berada di tangan Gubernur.

Di sisi lain, selain masalah survey KHL, beberapa elemen masyarakat dan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kudus juga meminta pengusaha menerapkan segera struktur dan skala upah buruh.

Mengutip pemberitaan Struktur dan Skala Upah Perlu Diterapkan Segera, Koordintor Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Slamet ”Mamik” Machmudi mengatakan, banyak pengusaha merasa cukup hanya memberikan upah minimum, tanpa mempertimbangkan golongan jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompentensi para buruh.
”Meskipun struktur dan skala upah telah diatur dalam pasal 92 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun realitasnya tidak banyak buruh yang mendapatkannya,” katanya kala itu.

Dari sini pemerintah pun harus sigap. Sesuai amanat Undang-Undang struktur dan skala upah harus dilakukan. Pemkab Kudus selaku tangan panjang Pemerintah Pusat harus lebih berani menegur pengusaha yang membangkang.

Apalagi, tak bisa dipungkiri masih banyak ditemukan diskriminasi pekerjaan dan upah. Walaupun ada perusahaan tertentu memberikan skala dan struktur upah, nominalnya tidak lebih 5 persen dari upah UMK.

Dalam UMK 2017, KSBSI Kudus bahkan menganggap tidak ada peningkatan kualitas hidup para buruh. Buruh lajang maupun yang memiliki tanggungan keluarga, memiliki penghasilan yang sama. Di sisi lain, puluhan tahun buruh perempuan yang mengerjakan jenis pekerjaan borongan, sama sekali tidak mengenal skala dan struktur upah.

Mereka pun akhirnya mendesak Pemkab Kudus melaksanakan ketentuan PP 78 Tahun 2015 terkait skala dan struktur upah. Hanya saja, mereka juga pesimis, pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kudus memiliki data perusahaan yang sudah melakukan skala dan struktur upah secara optimal.

Melihat kondisi tersebut pemerintah harus kerja cepat. Jangan sampai masyarakat menganggap pemerintah tak netral. Jika memang belum memiliki data perusahaan, lebih baik Dinsosnakertrans segera membentuk tim untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.

Tak hanya untuk skala dan struktur upah secara optimal, tim yang diproyeksikan turun ke lapangan juga harus mendapat data perusahaan mana saja yang membayar upah karyawannya sesuai dengan UMK. Jika data sudah didapat, pemerintah lagi-lagi harus lebih tegas untuk melakukan tindakan.

Dengan begitu nasib buruh bisa terselamatkan dari tangan-tangan perusahaan yang kurang bertanggungjawab. (*)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →