Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini
PATI HUTAN MINIMARKET

Begini Mekanisme Perizinan untuk Mendirikan Minimarket di Pati



Reporter:    /  @ 17:07:15  /  12 November 2016

    Print       Email
Seorang warga sedang menanyakan mekanisme izin usaha di Kantor KPPT Pati, Sabtu (12/11/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Seorang warga sedang menanyakan mekanisme izin usaha di Kantor KPPT Pati, Sabtu (12/11/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Sedikitnya ada 116 minimarket dengan brand Alfamart dan Indomaret yang tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Pati. Jumlah tersebut tidak termasuk minimarket dengan konsep toko modern di luar brand Alfamart dan Indomaret.

Pertumbuhan ekonomi warga Pati yang cukup tinggi, disebut-sebut menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan usahanya berupa toko modern di Pati. Kendati sudah mulai menjamur, tetapi pengurusan izin pendirian minimarket di Pati cukup ketat.

Kasi Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Pati, Mimpi Arde Aria mengatakan, ada beberapa tahap yang harus ditempuh untuk mengantongi izin pendirian minimarket di Pati. Salah satunya, pengajuan permohonan izin gangguan (HO), izin mendirikan bangunan (IMB), dan tanda daftar perusahaan (TDP).

“Setelah mengajukan ketika poin itu, kami akan mengecek permohonan dengan terjun ke lapangan. HO harus ada tanda tangan dari tetangga langsung, sesuai sertifikat tanah. Ada juga pemeriksa dari tim teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Badan Lingkungan Hidup (BLH), pemerintah camat dan desa,” ujar Mimpi, Sabtu (12/11/2016).

Setelah dianggap sesuai dengan syarat dan permohonan, KPPT Pati akan memberikan izin usaha toko swalayan (IUTS). Dalam permohonan IUTS, pemohon harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pati.

“Surat rekomendasi dari Disperindag digunakan untuk melampirkan permohonan IUTS ke KPPT. Setelah itu, baru bisa beroperasi. Itu pun, ada syarat-syarat yang dipenuhi pemohon yang harus sesuai dengan Perbup Nomor 69 Tahun 2016. Misalnya jarak paling dekat dengan pasar tradisional adalah 500 meter dan berbagai aturan lainnya,” tutur Mimpi.

Bila syarat yang diajukan pemohon tidak sesuai dengan perbup dan persyaratan seperti IUTS, HO, IMB dan TDP, KPPT Pati mengaku tidak akan memberikan izin untuk mendirikan minimarket. Eksistensi perbup sendiri dibuat pemkab untuk melindungi keberadaan pasar tradisional.

Editor : Kholistiono

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →