Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini

SKPD di Rembang Takut Serap Anggaran, Akibatnya Seperti Ini



Reporter:    /  @ 13:25:52  /  5 November 2016

    Print       Email
Bupati Rembang Abdul Hafidz. Dirinya menyampaikan, jika serapan anggaran untuk 2016 ini kurang maksimal, dan dimunkinkan masih tersisa hingga 50 persen. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Bupati Rembang Abdul Hafidz. Dirinya menyampaikan, jika serapan anggaran untuk 2016 ini kurang maksimal, dan dimunkinkan masih tersisa hingga 50 persen. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Bupati Rembang Abdul Hafidz mengakui jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 belum terserap maksimal. Menurutnya, ada sekitar 50 persen APBD yang perkirakan tersisa di tahun ini.

Menurutnya, setelah diadakannya perubahan pada 26 Septerber 2016 lalu, APBD Kabupaten Rembang, tahun 2016 mencapai 1,87 triliun. Jumlah tersebut terlihat mengalami penurunan dari ABPD induk, yang jumlahnya ada pada kisaran 1,93 triliun lebih.

“Lemahnya serapan anggaran ini, karena banyak SKPD yang takut. Akibatnya ya, serapan anggaran kita rendah pada tahun ini. Hingga bulan Juli 2016 , dokumen pelaksanaan pekerjaan yang siap untuk dilaksanakan belum ada,” ujar Hafidz.

Meski demikian, menurutnya kondisi tersebut tak mengurangi upaya pemerintah untuk tetap melaksanakan progres pembangunan di Kabupaten Rembang “Meski serapan APBD tidak secara maksimal, namun kita tetap optimis bisa menjalankan pembangunan dengan baik,” imbuhnya.

Dirinya juga menyatakan, meskipun serapan APBD tidak sampai seratus persen, dirinya mengaku tidak kecewa. Pasalnya, beberapa waktu belakangan,  pembangunan  di Kabupaten Rembang sempat dikabarkan tidak berjalan.

Bupati menegaskan, jika progres pembangunan di Kabupaten Rembang masih relatif tinggi. “Saya berharap, serapan di penghujung tahun 2016, APBD dapat terserap hingga di atas 80 persen,” katanya.

Hingga saat ini, pemerintah masih mengkhawatirkan progres pembangunan Puskesmas Sluke dan Pembangunan Jetty di Kecamatan Kragan. Menurutnya, dua pembangunan tersebut yang dinilai rawan molor dalam penyelesaian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. “Setiap penyelesaian pekerjaan mengalami keterlambatan, sanksi denda 0,2 persen per hari akan diterapkan,” tegasnya.

Editor : Kholistiono

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →