Loading...
You are here:  Home  >  Editorial  >  Artikel ini

Ketika Kita, Ternyata Lebih Cinta pada Rumput Orang Lain



Reporter:    /  @ 10:00:49  /  3 November 2016

    Print       Email
Siti Merie merqi194@yahoo.com

Siti Merie
[email protected]

SAYA adalah orang yang tidak pernah suka pada kata-kata sok bijak yang berbunyi ”rumput tetangga lebih hijau”. Meski alasan pastinya juga tidak saya ketahui secara pasti kenapa saya tidak suka, namun kalimat sok bijak itu menurut saya hanya akan menimbulkan persoalan tersendiri di kemudian hari.

Namun, alih-alih menghindari persoalan soal ”rumput” tetangga ini, banyak orang yang rupanya berkebalikan dari saya. Mereka ternyata suka sekali dengan ”rumput” sebelah itu. Apalagi kalau warnanya lebih hijau dari ”rumput” di rumah sendiri. Pasti, mata tidak akan lepas dari pandangan ke ”rumput” itu. Bahkan sampai melotot-melotot juga tidak masalah.

Padahal, mungkin di atas ”rumput” itu sudah terpasang papan bertulisan ”dilarang menginjak rumput”, namun kebanyakan dari kita malah merasa bangga karena sudah melakukannya. Apalagi jika tidak ketahuan oleh pemiliknya, rasa bangga itu akan semakin membuncah. Padahal, harusnya yang muncul adalah rasa bersalah. Apalagi kalau sudah tidak lagi memedulikan ”rumput” sendiri yang mungkin sudah menghilang hijaunya dan perlu dirawat kembali.

Kehebohan melihat ”rumput” tetangga juga terlihat dari sepekan terakhir belakangan ini. Tepatnya soal pelaksanaan pemilu kepala daerah (pilkada) yang lakukan serentak pada 15 Februari 2017 mendatang. Di mana ternyata hanya ada satu pilkada di Indonesia ini yang benar-benar membuat orang melupakan ”rumputnya” sendiri.

Meski ada 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada, terdiri dari 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota, namun hanya Pilkada DKI Jakarta yang ternyata ”rumputnya” benar-benar hijau. Tidak ada orang yang tidak mengomentari pilkada yang diselenggarakan di Ibukota Indonesia ini. Mendadak semua orang rupanya berubah menjadi ”warga” Jakarta, dan meras memiliki kewajiban untuk berkomentar pada proses pelaksanaannya.

Apalagi ditambah dengan rencana demo, yang katanya bakal besar-besaran, pada 4 November 2016 besok. Demo yang tujuannya memprotes salah seorang calon gubernur yang dianggap menistakan agama, yang dianggap tidak pantas untuk menjadi seorang pimpinan sebuah wilayah. Yang ternyata, massa pendemonya juga tidak seluruhnya berasal dari warga ber-KTP DKI Jakarta. Mungkin lebih banyak yang ber-KTP luar Jakarta yang merasa penting untuk datang ke sana dan melakukan demo. Bahkan, sampai ada yang rela menjual harta bendanya agar bisa ikut ke Jakarta untuk berdemo.

Gegap gempita berita-berita soal demo besar-besaran 4 November tersebut, ternyata juga sampai di daerah. Di eks Karesidenan Pati, rencananya juga akan ada demo serupa. Mereka akan mendemo sosok yang ada di Jakarta, namun melakukannya di tempat yang bukan daerah dari orang yang didemo. Bahkan, sudah membuat aparat keamanan di wilayah ini ikutan deg-degan, sehingga menetapkan status daerahnya sebagai siaga satu. Yang pastinya, tidak akan terlalu banyak berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak di wilayah ini.

Padahal, di dua kabupaten di eks Karesidenan Pati ini, juga ada pilkada. Yakni Kabupaten Jepara dan Pati. Tapi, jarang sekali yang lantas membuat gebrakan ataupun kemudian pernyataan yang setidaknya bisa membuat situasi pilkada menjadi lebih hangat. Adem ayem sekali suasananya, meski sebenarnya potensi konflik juga terbilang besar. Mungkin karena masyarakat di dua wilayah tersebut pandai menjaga agar situasi konflik tidak menjadi lebih panas lagi, sehingga suasana pilkada di Jepara dan Pati, aman-aman saja.

Saya malah khawatirnya, saat semua orang selesai mengomentari pilkada di Jakarta, tiba-tiba saja tanpa disadari, sudah ada pemimpin baru yang terpilih. Masyarakat akan dilanda kebingungan tersendiri, karena tidak mengetahui kapan mereka memilih. Karena mereka terlalu ”peduli” dengan pilkada di negerinya orang sana, dan melupakan apa yang terjadi di negeri sendiri.

Padahal, ada banyak yang harus diawasi dan dikritisi dari pelaksanaan pilkada di dua kabupaten ini. Terlebih, soal bagaimana solusi yang dibawa para calon, terhadap kondisi dan situasi kedua wilayah itu ke depannya nanti. Kita tidak ingin masyarakat kemudian merutuki pemimpin yang terpilih nanti, hanya karena dianggap tidak memperhatikan kepentingan mereka. Atau masyarakat baru sadar belakangan, bahwa pemimpin yang dipilih, tidak melakukan apa-apa untuk mereka.

Kenapa mesti harus jatuh cinta kepada ”rumput” orang lain, yang manfaatnya juga belum tentu kita rasakan sendiri. Kenapa harus sampai berjibaku dengan kawan dan teman, hanya karena membela kepentingan orang lain, padahal kepentingan sendiri diabaikan. Kenapa kita lebih suka memprotes sesuatu belakangan, padahal sebenarnya bisa kita lakukan di depan.

Jangan biarkan calon pemimpin di Jepara dan Pati ini, melenggang tanpa membawa aspirasi dari masyarakat yang dipimpinnya, hanya gara-gara masyarakatnya sendiri yang ogah-ogahan untuk kritis kepada para calonnya. Menyesal kemudian tidak memperbaiki keadaan. Kalau bisa sekarang, kenapa harus menunggu belakangan. Dan lagi, Indonesia bukan hanya Jakarta, bung. (*)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →