Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini

Dindik Rembang Akui Data Penerima KIP Tidak Valid



Reporter:    /  @ 07:00:07  /  3 November 2016

    Print       Email
Khoiriah, salah satu perangkat Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan ketika melakukan audiensi dengan Bupati Rembang di Pendapa Kabupaten kemarin. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Khoiriah, salah satu perangkat Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan ketika melakukan audiensi dengan Bupati Rembang di Pendapa Kabupaten kemarin. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Kabid Kurikulum Dinas Pendidikan Rembang Mutaqqin mengakui jika data penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak valid atau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal itu disebabkan, data yang digunakan adalah berbasis data BPS 2011.

“Memang ada ketidaksesuaian data terkait penerima KIP ini. Tetapi, anak-anak dari keluarga yang kurang mampu yang tidak mendapatkan KIP, tetap akan kita usulkan melalui pihak sekolah. Yakni dengan melampirkan surat keterangan dari pihak desa,” ujarnya.

Untuk itu,dirinya mengimbau kepada orang tua siswa yang kurang mampu untuk bisa melengkapi surat keterangan dari pihak desa, sehingga nanti data yang diterima sekolah lebih otentik. Kemudian, nantinya pihak sekolah juga akan melakukan pengecekan ke lapangan terkait data yang diajukan orang tua tersebut.

“Usulan siswa penerima KIP yang diusulkan sekolah masih melalui proses seleksi dari pusat. Artinya bisa saja disetujui ataupun sebaliknya, dalam hal ini sekolah tidak memiliki wewenang, hanya mengusulkan saja,” ungkapnya.

Dia menambahkan, pengalaman di tahun 2015, Rembang mendapat kuota 32 ribu penerima program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di tingkat SD. “Tetapi karena kita banyak mengajukan usulan-usulan, dan ternyata ada kabupaten lain yang sepertinya malas mengusulkan, akhirnya Rembang diberikan jatah melebihi kuota sampai 41 ribu. Oleh sebab itu kita harus selalu proaktif untuk itu supaya bisa memaksimalkan usulan,” katanya.

Sementara itu, sejauh ini masih banyak kepala desa dan perangkatnya yang dipusingkan dengan banyaknya keluhan warga tidak mampu, karena anaknya tidak mendapatkan KIP. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu perangkat Desa Pamotan, Khoriah.

“Ketika perangkat desa membagikan KIP, banyak warga yang protes karena tidak mendapatkan kartu tersebut. Petunjuk dari pihak sekolah, katanya minta ke desa. Ketika kami membuat itu kami bingung diajukan ke mana. Sehingga kita juga butuh informasi atau acuan yang baku untuk itu. Sehingga nantinya tidak mis komunikasi dengan masyarakat sekitar,” tuturnya.

Editor : Kholistiono

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →