Loading...
You are here:  Home  >  Editorial  >  Artikel ini

Kasus Dongos Tak Boleh Terulang di Jepara



Reporter:    /  @ 10:00:43  /  2 November 2016

    Print       Email
Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
[email protected]

TANGGAL 30 April 1999, dua bulan sebelum Pemilu 1999 sudah pasti tak akan terlupakan oleh para elit politik di Kabupaten Jepara. Terutama bagi para politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Di hari Jumat Kliwon itu, Jepara menangis tersedu-sedu. Empat orang tewas dan puluhan orang lainnya terluka parah karena menjadi korban bentrokan berdarah antara massa dari PPP dan PKB di Desa Dongos, Kecamatan Kedung.

Massa yang bersenjatakan senjata tajam mulai dari pedang, celurit, parang, gobang, hingga bambu runcing dan batu tak terkendali. Selain korban berjatuhan, mereka juga membakar dua rumah warga setempat, 15 mobil, dan enam sepeda motor. Suasana pun sangat mencekam.

Petuga kepolisian pun langsung terjun ke lapangan untuk mengamankan situasi. Mereka juga menggali informasi penyebab bentrokan. Desa Dongos pun siaga satu.

Setelah mendengar berbagai sumber, ternyata bentrokan dipicu dari pembentukan ranting PKB Desa Dongos. Mulanya, massa PKB berniat mengikuti pengajian di desa tersebut. Setelah pengajian, mereka membentuk ranting PKB beserta kepengurusannya.

Mendengar hal itu, massa PPP yang sebelumnya mengklaim Desa Dongos menjadi salah satu basis marah besar. Mereka pun tak terima dan mendatangi massa PKB hingga terjadi bentrokan. Kasus itu langsung menjadi catatan hitam perpolitikan di Indonesia. Apalagi kala itu, Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pasca mundurnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaan.

Setelah 17 tahun, kedewasaan berpolitik di Kabupaten Jepara kembali diuji. Ini menyusul adanya kampanye negative yang dilakukan salah satu pendukung pasangan calon (paslon) Pilkada Jepara, 2017 mendatang.

Kampanye negative yang berbumbu SARA itu bahkan terang-terangan mendiskriditkan salah satu paslon dengan menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan tingkat penguasaan ilmu agama. Ironisnya lagi, hal itu diungkapkan oleh seorang kiai saat pengajian. Ini seperti yang tertuang dalam pemberitaan MuriaNewsCom: Kiai di Welahan Jepara Jelekkan Salah Satu Paslon Bupati.

Meski terlihat sepele, hal tersebut tentu bisa memperuncing suhu perpolitikan di Jepara. Apalagi, kedua paslon Pilkada Jepara sudah panas sebelum bertanding. Kedua calon bupati, baik Ahmad Marzuqi dan Subroto bahkan sama-sama menyandang status tersangka.

Ahmad Marzuqi yang menjabat Ketua DPC PPP Jepara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan partai politik 2011-2012 oleh Kejati Jateng sejak April 2016. Sedangkan Subroto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan penjualan tanah pada April 2012 lalu oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

Perihnya lagi, Marzuqi seolah-olah dibuang dari partai yang dipimpinnya. Rekomendasi partai berlambang Ka’bah itu diberikan ke Subroto. Padahal, masyarakat Jepara tahu Marzuqi getol di PPP jauh sebelum terpilih menjadi anggota dewan tahun 1999. Ia pun kini hanya diusung oleh PDI Perjuangan.

Dilihat dari situ, kampanye berbau SARA sudah pasti menjadi mesin pemecah belah yang ganas. Kita harus ingat, Marzuqi adalah seorang kiai yang memiliki basis di tingkat bawah. Sementara Subroto juga didukung oleh partai-partai islam besar seperti PKB dan PPP yang dipimpin para ulama termahsyur.

Sementara, mayoritas warga Jepara merupakan kaum nahdliyin yang ta’dim pada para ulama. Jika api disulut oleh para pemuka agama terutama kiai, bukan tidak mungkin sejarah kelam Jepara dalam berdemokrasi (kasus Dongos) yang membuat nyawa melayang kembali terulang. Ini mengingat isu SARA sangat cepat menimbulkan perpecahan.

Dan, saya yakin, hal itu tidak diinginkan oleh paslon dan partai politik manapun. Karena itu lah, semua orang mulai dari kaum nahdliyin, santri, ustaz, PNS, Pegawai, hingga pemuka agama harus mengesampingkan urusan politik dengan agama sehingga tidak terkotak-kotakan.

Sebagai pemeluk agama ‘rahmatan lilalamin’ umat ilam harus memberikan contoh yang baik dalam berdemokrasi memilih pemimpin. Apalagi, kita sama-sama tahu, Pilkada adalah agenda lima tahunan. Setelah lima tahun ke depan, belum tentu calon-calon yang kita bela saat ini akan nyalon kembali. Bahkan, bisa jadi, lima tahun mendatang, semua calon ganti.

Untuk itu guna meredam hal-hal yang tak diinginkan, sudah seharusnya semua masyarakat saling membuka diri. KPU dan Panwaslu Jepara juga harus lebih peka dengan kondisi di lapangan. Jika mendapat informasi terkait SARA dalam kampanye, semua harus cekatan untuk mengatur komunikasi yang baik. Jangan sampai kecolongan.

Hal tersebut tentu tak bisa dilakukan sendiri. Semua elemen masyarakat mulai dari perguruan tinggi, ponpes, sekolah, ormas, organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, Polisi dan lain sebagainya harus bersinergi mengawal gawe pilkada agar berjalan demokratis dan berintegritas.

Jika mendapati kejanggalan, elemen masyarakat tersebut harus berani melaporkan kepada bawaslu dan jajaran di bawahnya. Seperti politik uang, pemasangan alat peraga yang menyalahi ketentuan, kampanye yang mengandung unsur SARA dan lain sebagainya.

Dengan bitu setidaknya pengawalan demokrasi untuk menghindari perpecahan sudah dilakukan.(*)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →