Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini

Belasan Jurnalis di Pati Ikuti Workshop Peliputan Pilkada



Reporter:    /  @ 16:00:37  /  26 Oktober 2016

    Print       Email
Sejumlah narasumber tengah menyampaikan materi terkait dengan peliputan Pilkada Pati, Rabu (26/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Sejumlah narasumber tengah menyampaikan materi terkait dengan peliputan Pilkada Pati, Rabu (26/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Belasan jurnalis dari media cetak, televisi, radio, dan online yang bertugas melakukan liputan di Pati mengikuti workshop peliputan pilkada yang diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati di Omah Kuno, Jalan Diponegoro, Pati, Rabu (26/10/2016).

Workshop diadakan untuk memberikan arahan kepada jurnalis terkait dengan teknis peliputan pilkada yang sesuai dengan undang-undang. Pasalnya, ada sejumlah masalah krusial yang perlu dibahas untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat terkait dengan berita pilkada.

Istilah kampanye kotak kosong, misalnya. Istilah kampanye yang mewakili kotak kosong tidak dibenarkan secara aturan, karena kata kampanye sudah diatur secara yuridis dalam undang-undang.

“Penyebutan kata kampanye untuk mewakili kotak kosong dalam pemberitaan saya kira kurang tepat. Sebab, istilah kampanye diatur dalam undang-undang di mana harus ada visi dan misi, program kerja calon, dan sebagainya. Maka, istilah penyebutannya sebetulnya bukan kampanye, sosialisasi atau imbauan mungkin lebih tepat,” ujar Mantan Ketua KPU Jawa Tengah yang juga dosen Fakultas Hukum Unisbank Semarang, Fajar Saka.

Selain itu, jurnalis diharapkan bisa menulis berita pilkada sesuai dengan aturan, berimbang dan akurat. Kendati calon tunggal, tetapi jurnalis diharapkan bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan fakta yang ada.

Hal itu diamini Ketua KPU Pati Much Nasich. Menurutnya, media menjadi bagian dari pilar demokrasi yang punya peran strategis untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Karenanya, penyampaian informasi diharapkan bertumpu kepada kaidah jurnalistik yang benar, sekaligus berpedoman pada undang-undang yang berlaku. “Penyebutan istilah bupati, misalnya. Kalau bupati sudah cuti, maka jurnalis semestinya tidak menambahkan kata bupati. Sebab, dia sudah cuti dan sekarang menjadi representasi dari calon bupati,” tandasnya.

Editor : Kholistiono

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →