Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Grobogan  >  Artikel ini

Puluhan Dokter di Grobogan Demo Tolak Kebijakan DLP



Reporter:    /  @ 15:34:46  /  24 Oktober 2016

    Print       Email
Puluhan Dokter di Grobogan Demo Tolak Kebijakan DLP

Puluhan Dokter di Grobogan Demo Tolak Kebijakan DLP

MuriaNewsCom,Grobogan – Aksi tolak kebijakan pemerintah yang mengharuskan semua dokter umum melanjutkan ‎pendidikan program Dokter Layanan Primer (DLP) tidak hanya di kota besar saja, tetapi juga terjadi di Grobogan.

Puluhan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Grobogan, menggelar aksi damai  menolak kebijakan pemerintah tersebut, Senin (24/10/2016).

Dalam aksi damai yang dipimpin Wakil Ketua IDI Grobogan dr Jatmiko ini, para dokter sempat berjalan kaki sekitar 1 kilometer. Yakni, dari Kantor IDI Jalan Untung Suropati Purwodadi menuju Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Jalan Gajah Mada Purwodadi.

Sepanjang perjalanan, para dokter sempat meneriakkan yel-yel menolak program DLP. Para dokter juga membentangkan dua sepanduk besar bertuliskan “Wujudkan dokter Indonesia bermutu tanpa DLP” dan “Prodi DLP bukan solusi tetapi hanya pemborosan anggaran.”

Mereka minta agar Menteri Kesehatan RI menganulir kebijakan DLP. Sebab, kebijakan itu dinilai memberatkan calon dokter dan dianggap merendahkan, serta meragukan kompetensi dokter umum yang melayani layanan primer.

Ketika sampai di kantor Dinkes, rombongan peserta aksi damai diterima Kepala Dinas Kesehatan Grobogan Johari Angkasa. Di hadapan Johari, para dokter yang tergabung dalam IDI menolak akan diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran. Dalam peratuan itu, salah satu isinya mengharuskan dokter umum mengikuti pendidikan program DLP, sehingga merugikan para dokter.

“Adanya peratuan itu tumpang tindih dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang pratek kedokteran, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan,” tegas Jatmiko.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Grobogan Johari Angkasa mendukung penolakan anggota IDI tersebut karena dinilai memberatkan. Sebab, untuk mengikuti prodi DLP paling tidak dibutuhkan biaya antara Rp 150 hingga Rp 300 juta.

“Jika sudah lulus DLP, tidak ada reward dari pemerintah, tetapi ijazahnya hanya disetarakan dengan dokter spesialis. Tentu saja program tersebut sangat merugikan para dokter umum,” terangnya.

Editor : Kholistiono

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →