Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini

Dokter di Kudus Tolak Program Studi Dokter Layanan Primer



Reporter:    /  @ 15:30:43  /  24 Oktober 2016

    Print       Email
Foto : Ketua IDI Kudus Dokter Hilal Menjelaskan Penolakan Dokter Layanan Primer (DLP) di kantor IDI setempat, Senin. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

Foto : Ketua IDI Kudus Dokter Hilal Menjelaskan Penolakan Dokter Layanan Primer (DLP) di kantor IDI setempat, Senin. (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Dokter di Kudus yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak program studi (Prodi) Dokter Layanan Primer (DLP). Hal itu mereka suarakan di kantor IDI Kudus, Senin (24/10/2016).

DLP merupakan lanjutan dari program profesi dokter yang setara dengan jenjang spesialis. Pendidikan minimal dua tahun itu disebut sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dokter. Para dokter menilai, DLP bukanlah solusi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

“Kami dari IDI di seluruh Indonesia termasuk Kudus menolak adanya DLP. Hal itu terlalu banyak yang dirugikan dan tidak memihak rakyat,” kata ketua IDI Kudus dokter Ahmad Hilal, saat konferensi pers.

Penambahan DLP, kata dia merupakan kebijakan sepihak dari pemerintah. Para dokter juga di IDI tidak ada yang diajak untuk membahasnya serta tanpa persetujuan IDI. Hal itu juga yang menjadi pertimbangan dalam penolakan kebijakan tersebut.

Dia menambahkan, dalam status dokter juga tidak terdapat DLP. Sebab dalam aturan doker disebutkan kalau dokter dibagi menjadi tiga, pertama dokter Umum, dokter spesialis dan dokter mata.

“Dalam dokter umum, sudah ada  Keterangan layanan primer. Lalu gunanya apa dengan DLP dari pemerintah pusat, padahal DPL ini berbeda dengan  dokter umum,” ujarnya

Selain itu, kata dia, untuk dapat lulus dalam sekolah kedokteran juga harus menguasai 144 penyakit umum atau diagnosis. Untuk itu saja sudah memakan waktu pendidikan dokter selama lima tahun. Sehingga sudah dianggap cukup.

Langkah yang harusnya pemerintah lakukan adalah mengubah sistem pendidikan dokter lebih kompeten. Cara tersebut dianggap paling pas jika ditetapkan untuk membenahi sistem di Indonesia, bukan malah dengan menambah prodi semacam ini.

“Seperti halnya menambah fasilitas dan lain sebagainya, bukan semacam ini. Kalau soal pendidikan juga dapat disempurnakan,” ungkapnya.

Terlebih, biaya sekolah nantinya juga ada subsidi dari pemerintah pusat, itu akan membebani APBN yang harusnya dapat dialokasikan ke yang lainnya.

“Kalau soal dampak setelah DLP masih belum tahu karena belum jalan. Namun dokter yang sekarang sudah mumpuni. Dan di Kudus terdapat 200-an dokter umum,” ungkapnya.

Langkah yang dilakukan adalah dengan komunikasi dengan pemerintah pusat dan juga DPR pusat. Jika nantinya sampai diharuskan, maka kami akan membahas ini lebih lanjut.

Editor : Akrom Hazami

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →