Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini

Konflik Pilkada Jepara Bisa Besar karena Tiga Orang Ini



Reporter:    /  @ 18:00:08  /  20 Oktober 2016

    Print       Email
Kadiv Organisasi dan SDM Bawaslu Jawa Tengah Teguh Purnomo menegaskan bahwa setiap aparatur pemerintah di Jepara harus netral saat pilkada mendatang. Itu disampaikannya saat rakor Bawaslu Jateng dengan mitra kerja di Hotel D'season, Kamis (20/10/2016). (MuriaNewsCom/Merie)

Kadiv Organisasi dan SDM Bawaslu Jawa Tengah Teguh Purnomo menegaskan bahwa setiap aparatur pemerintah di Jepara harus netral saat pilkada mendatang. Itu disampaikannya saat rakor Bawaslu Jateng dengan mitra kerja di Hotel D’season, Kamis (20/10/2016).
(MuriaNewsCom/Merie)

MuriaNewsCom, Jepara – Ada tiga orang di Kabupaten Jepara yang bisa membuat konflik di Pilkada pada Februari 2017 mendatang, masuk kategori besar.  Ketiga orang itu adalah bupati, wakil bupati, dan ketua DPRD Jepara.

“Potensi konflik di pilkada nanti, bisa besar karena ketiga orang ini. Mereka adalahpetahana atau pejabat yang mencalonkan diri pada pilkada nanti,” jelas Kadiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah Teguh Purnomo, pada rapat koordinasi pemilukada Bawaslu dengan mitra kerja, di Hotel D’season, Kamis (20/10/2016).

Teguh mengatakan ketiga pejabat aktif itu, tentunya akan menimbulkan konflik kepentingan di tingkatan Pemkab Jepara. Terutama di kalangan pegawai negeri sipil ( PNS) atau di tingkatan birokrasi, yang rentan terjadi adalah aksi saling dukung mendukung terhadap ketiga calon.

Sebagaimana diketahui, pada Pilkada Jepara 2017 nanti, terdapat dua pasangan calon. Yakni pasangan Bupati Ahmad Marzuqi yang menggandeng Ketua DPRD Jepara Dian Kristiandi. Sedangkan pasangan berikutnya adalah Wakil Bupati Jepara Subroto yang berpasangan dengan Nur Yahman. Teguh mengingatkan kepada semua pihak, terumata aparat di Jepara, untuk tetap netral selama pilkada.

” Sudah banyak kasus di mana PNS atau aparat yang mendukung salah satu calon, dikenakan sanksi, bahkan hukuman penjara, karena ketahuan. Mereka ditindak sesuai undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

Dicontohkan Teguh adalah apa yang terjadi di pilkada Sragen. Di sana, PNS terlibat saling dukung mendukung calonnya masing-masing. Ada camat yang kemudian dihukum sebulan kurungan penjara, karena diketahui mendukung salah satu calon. “Camat tersebut diketahui ikut membagi-bagikan bingkisan yang di dalamnya ada ajakan untuk mencoblos salah satu calon di sana. Dan dia harus menerima resikonya diperiksa panwas hingga akhirnya dihukum sebulan penjara. Itu benar terjadi,” tuturnya.

Karena itu, Teguh menegaskan bahwa aparatur sipil yang ada di Jepara, jangan sampai terjebak dalam situasi seperti itu. Karena akan menimbulkan konflik tersendiri, yang bukan saja akan merugikan orang lain, tapi juga akan merugikan diri sendiri.

“Selain sang calon yang didukung bisa didiskualifikasi, aparatur yang ikut mendukung salah satu calon akan rugi sendiri. Karena saat dia menghadapi masalah atas pilihannya itu, tidak akan ada yang menolongnya. Dia akan berjuang sendiri. Bahkan calon yang didukungnya, cuci tangan semua. Jadi semua harus dihadapi sendiri kalau sampai terlibat seperti itu,” paparnya.

Karena itu, Teguh mengingatkan kepada semua petugas pengawas pemilu, untuk benar-benar mengawasi setiap tahapan pemilukada dengan baik. Karena tugas mereka tidak akan mudah dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. “Tugas pengawas pemilu akan diuji. Namun bukan berarti tidak bisa. Jalin kerja sama dengan masyarakat luas, untuk mengawasi tahapan ini. Sehingga laporan publik akan sangat membantu tugas yang ada,” katanya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Sekda Jepara Ahmad Junaidi mengatakan, saat ini pengajuan cuti yang disampaikan ketiga pejabat yang mengikuti pilkada, sudah disetujui gubernur Jawa Tengah (Jateng).  “Nanti resmi cutinya kan, 28 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017. Tapi selama cuti itu, tetap mendapatkan gaji. Lain dengan PNS yang cuti di luar tanggungan negara, namun yang ini memang cuti tidak biasa. Jadi, masih digaji,” katanya.

Junaidi menambahkan, sebagai penggantinya nantinya akan ditunjuk dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Hanya saja, dia tidak tahu siapa yang akan memimpin sementara di Jepara. “Saya sudah minta bocoran dari provinsi, tapi pada tidak mau ngasih bocoran. Jadi, kita tunggu saja,” imbuhnya.

Editor: Merie

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →