Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini

Anda Penerima Money Politics, Siap-siap Diproses Hukum



Reporter:    /  @ 11:23:06  /  20 Oktober 2016

    Print       Email
Caption Kegiatan Rakor Bawaslu dengan mitra kerja yang digelar dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati, di Hotel d'Season, Kamis (20/10/2016). (MuriaNewsCom/Merie)

Caption
Kegiatan Rakor Bawaslu dengan mitra kerja yang digelar dalam rangka pemilihan bupati dan wakil bupati, di Hotel d’Season, Kamis (20/10/2016).
(MuriaNewsCom/Merie)

MuriaNewsCom, Jepara – Ada sanksi yang cukup berat bagi para pelaku politik uang (money politics) di pemilihan umum kepala daerah (pilkada) yang bakal digelar serentak di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, pada Februari 2017 mendatang. Baik bagi pemberinya maupun penerimanya.

Jika pada pelaksanaan pemilukada lalu yang menerima sanksi hanya pemberinya saja, namun berbeda pada pemilukada tahun depan. “Karena penerimanya juga akan terkena sanksi berat jika terbukti menerima money politics,” kata Kordiv Organisasi dan SDM Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, saat membuka acara Rakor dengan Mitra Kerja pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Jawa Tengah 2017, di Hotel d’Season Jepara, Kamis (20/10/2016).

Juhana mengatakan, undang-undang pemilu yang baru, memberikan kewenangan lebih kepada Bawaslu, terhadap calon-calon yang terbukti melakukan money politics. “Bawaslu dapat mendiskualifikasi terhadap calon yang melakukan money politics yang terstruktur dan masif. Itu yang membedakan dengan pemilu yang dulu dan sekarang. Kewenangan kita bertambah,” tuturnya.

Apalagi, saat ini bukan hanya pemberi money politics saja yang mendapatkan sanksi, namun juga yang menerimanya. “Baik pemberi dan penerima akan terkena sanksi. Sehingga ini akan menjadi satu hal yang membahayakan bagi semuanya,” tegasnya.

Juhana mengatakan bahwa untuk melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya semua bentuk pelanggaran saat pilkada, memang tidak bisa dilakukan sepenuhnya. Ini terkait dengan keterbatasan jumlah pengawas pemilu.

“Karenanya, kami perlu bantuan dari semua pihak yang ada di semua lini, terutama masyarakat, dalam mengawasi tahapan-tahapan yang ada. Sehingga kita bisa meminimalisasi terjadinya pelanggaran yang bisa terjadi,” paparnya.

Namun Juhana mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin pelanggaran itu terjadi. Sehingga ke depannya setiap calon diminta untuk benar-benar melaksanakan setiap tahapan dengan sebaik-baiknya. “Sehingga setiap tahapan akan berjalan baik, dan terhindar dari setiap penyelewengan yang ada,” imbuhnya.
Editor: Merie

 

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →