Loading...
You are here:  Home  >  Editorial  >  Artikel ini

Bersihkan Kudus dari Karaoke



Reporter:    /  @ 10:02:38  /  13 Oktober 2016

    Print       Email
Supriyadi terassupriyadi@gmail.com

Supriyadi
[email protected]

KEBERADAAN karaoke di Kabupaten Kudus memang sudah dilarang sejak pertengahan 2016 lalu. Hal ini mengacu pada disahkannya Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke.

Perda tersebut semakin kuat setelah Juli 2016 lalu, Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan Asosiasi Pengusaha Resto dan Hiburan Karaoke Seluruh Indonesia (Asprehikasi). Itu dibuktikan melalui surat keputusan Nomor 06 P/HUM/2016 menolak gugatan pemohon.

Namun, amanat Perda tersebut belum bisa dilaksanakan dengan maksimal oleh Pemkab Kudus. Buktinya, tiap kali Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus melakukan razia, mereka selalu mendapatkan cafe karaoke yang beraktivitas. Bahkan mereka berhasil mengamankan perempuan-perempuan Pemandu Karaoke (PK).

Tak hanya itu, masyarakat Kudus yang ikut memasang mata juga mendapati karaoke di Kota Kretek bertambah banyak. Total bahkan mencapai 19 karaoke. Padahal, sebelum itu hanya ada 18 karaoke.

Hal itu ternyata membuat masyarakat geram. Jumat, 12 Agustus 2016 lalu, belasan Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) akhirnya menggeruduk Kantor Satpol PP Kudus. Mereka mempertanyakan komitmen Satpol PP yang menjadi petugas perda untuk bersikap tegas. Mereka juga mengancam akan melakukan sweeping jika Satpol PP tidak bergerak cepat.

Ironisnya, usai digertak, Satpol PP bertindak lumayan cekatan. Mereka gencar melakukan razia. Puluhan PK diamankan, tapi pemilik karaoke dan tamu tidak. Hal itu justru membuat publik menilai Satpol PP hanya bertindak setengah-setengah. Bahkan aktifitas karaoke masih berjalan dengan sistem ‘kucing-kucingan’. Jika ada razia, mereka tutup, jika razia berhenti mereka buka.

Realita itu ternyata membuat Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Banser Kudus tak bisa menahan diri. Puncaknya, 6 Oktober lalu mereka mendatangi kantor Satpol PP Kudus. Mereka meminta Satpol PP Kudus tak sekedar merazia, namun ada action yang pasti. Salah satunya memberika garis Satpol PP hingga meratakan bangunannya.

Jika tak bisa, Ansor dan Banser bahkan siap turun langsung untuk melakukan hal tersebut. Kala itu, Satpol PP pun hanya diberikan waktu 24 jam.

Mendengar kabar tersebut, keesokan harinya Bupati Kudus Musthofa langsung merapatkan barisan. Ia mengumpulkan Kepala Desa se-Kudus di gedung Setda dengan mengundang serta Ansor dan Banser.

Orang nomor satu di Kota Kretek itupun akhirnya meminta waktu hingga satu bulan. Dalam jangka waktu itu, ia meminta Kades untuk membentuk tim untuk mendata dan melakukan penindakan.

Berkaca dari itu, pemerintah harusnya belajar banyak. Pelajaran pertama yang bisa diambil adalah kepercayaan publik terhadap penegak perda mulai luntur. Satpol PP Kudus terkesan lamban dan tak serius dalam menangani kasus karaoke. Padahal Perda yang melarang adanya aktivitas tersebut sudah jelas.

Saking lambannya, Dewan meminta Kepala Satpol PP Mundur (Usaha Karaoke Tidak Juga Tutup, Dewan Minta Kepala Satpol PP Mundur, Bupati Warning Kades). Hal itu tentu merupakan sebuah kejenuhan yang tak terbendung. Jika dewan saja sudah tak percaya bagaimana dengan masyarakat?

Pelajaran yang kedua, pemerintah tak boleh menguji kesabaran masyarakat, terlebih terkait aktivitas karaoke. Apalagi berfikir masak iya, ormas dan lsm berani turun ke jalan? Paling hanya gertakan supaya dikenal lebih eksis.

Disadari atau tidak, banyak masyarakat yang tak suka dengan karaoke. Sekali ormas keagamaan seperti GP Ansor, Banser, ataupun LSM mengkomando untuk melakukan aksi, sudah pasti masyarakat Kudus banyak yang setuju. Saya pun berani memastikan banyak masyarakat yang turun secara sukarela untuk merobohkan bangunan karaoke.

Jika itu terjadi, pemerintah lah yang harus bertanggung jawab. Secara implisit akar permasalahan, justru timbul karena petugas penegak Perda sempoyongan melakukan tindakan dan tidak segera mengambil tindakan. Jika saja, sejak Perda digedok Satpol PP bergerak, hal seperti ini tidak akan terjadi.

Meski begitu, belum terlambat bagi pemerintah untuk memperbaiki diri. Satpol PP yang memiliki kewenangan penuh tentu bisa bergerak cepat. Dengan berbekal Perda dan bantuan polisi penyegelan tempat karaoke tentu saja bisa dilaksanakan secara maksimal.

Jika urusannya dengan nasib PK yang bekerja, Satpol PP tentu bisa berkoordinasi dengan Dinsosnakertrans untuk membekali dengan keahlian. Namun, Dinsos juga harus pilih-pilih memberikan pelatihan. Apalagi, mayoritas PK yang bekerja di karaoke Kudus mayoritas bukan berasal dari Kudus.

Di satu sisi, tindakan penyegelan juga harus dilakukan mulai dari sekarang. Salah satunya dengan mendatangi  Asosiasi Pengusaha Resto dan Hiburan Karaoke Seluruh Indonesia (Asprehikasi) untuk sama-sama memahami Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, dan Penataan Hiburan Karaoke.

Artinya jika memang sudah dilarang, mereka tidak boleh melakukan aktivitas dalam bentuk apapun. Jika masih ngeyel tentu itu menyalahi aturan dan bisa dipidanakan.

Hanya saja, pemahaman itu harus dilakukan bertahap. Mulai dari sosialisasi, berembug bareng dengan mengundang para Asprehikasi, hingga eksekusi. Andai hal itu dilakukan, ormas dan LSM pasti dengan senang hati membantu jika dibutuhkan. Apalagi, mereka pun mengerti, penindakan seperti itu butuh personel yang cukup banyak.

Ingat lho pak waktu satu bulan dari tangal 7 Oktober 2016 terus berjalan. Jangan sampai masyarakat melakukan tindakan sendiri. (*)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →