Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini

Pengusaha – Pekerja di Jepara Sepakati Upah Minimum Rp 1,6 Juta



Reporter:    /  @ 22:20:10  /  10 Oktober 2016

    Print       Email
Serikat pekerja dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jepara maupun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jepara akhirnya bersepakat besaran upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp 1.600.000. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Serikat pekerja dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jepara maupun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jepara akhirnya bersepakat besaran upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp 1.600.000. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Dewan Pengupahan yang terdiri dari serikat pekerja dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jepara maupun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jepara akhirnya bersepakat besaran upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp 1.600.000. Dengan besaran tersebut, UMK naik sebesar Rp 250 ribu dari UMK tahun ini yang sebesar Rp 1,35 juta.

Kesepakatan itu didapatkan dari rapat lanjutan pembahasan upah di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jepara, Senin (10/10/2016).

Kabid Hubungan Industrial dan Pengawas Tenaga Kerja pada Dinsosnakertrans Jepara, Edi Wijayanto menjelaskan, kesepakatan itu diperoleh setelah Apindo sepakat menaikkan usulan dan KSPSI menurunkan usulan sebelumnya.

Apindo pada rapat 5 Oktober lalu mengusulkan UMK ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 yang besarannya Rp 1.458.540. Selanjutnya menawarkan sebesar Rp 1,549 juta yang didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah.

“Dari serikat pekerja menginginkan Rp 1,658 juta. Selanjutnya diturunkan menjadi Rp 1.600.000. Dari pembahasan, ke semuanya sepakat dengan yang diusulkan oleh KSPI,” terang Edi, usai rapat tersebut, Senin (10/10/2016).

Menurutnya, UMK 2017 sebesar Rp 1,6 juta tersebut juga berada di atas hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terakhir. Sebab perhitungan berdasarkan Pergub sebesar Rp 1,549 juta juga memertimbangkan dari KHL.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Dewan Pengupahan itu, langkah selanjutnya yakni akan mengajukan rekomendasi ke Bupati Jepara, dan dilanjutkan ke Gubernur untuk dibahas bersama DPRD Jateng.

“Pekan kedua bulan November SK Gubernur tentang UMK kemungkinan turun. Nanti juga ada jedah waktu penangguhan bagi perusahaan yang merasa keberatan. Selanjutnya, kita akan sosialisasikan. Tapi saat ini baik serikat buruh maupun Apindo diminta mulai mensosialisasikan,” katanya.

Editor : Akrom Hazami

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →