Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini

Ini Tuntutan Nelayan Pati untuk Dirjen Perhubungan Laut



Reporter:    /  @ 18:45:30  /  10 Oktober 2016

    Print       Email
Para pengusaha perikanan membentangkan spanduk berisi tuntutan memprotes kebijakan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI. Aksi berlangsung di Pelabuhan Ikan Juwana, Senin (10/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Para pengusaha perikanan membentangkan spanduk berisi tuntutan memprotes kebijakan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI. Aksi berlangsung di Pelabuhan Ikan Juwana, Senin (10/10/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Pengusaha perikanan Juwana menggelar aksi mogok kerja untuk memprotes Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI Nomor UM.003/47/16/DJPL-15 Tanggal 10 Juli 2015 terkait dengan pengukuran ulang kapal penangkapan ikan. Aksi protes dilakukan di kawasan Pelabuhan Ikan Juwana, Pati, Senin (10/10/2016).

Ada tiga hal yang menjadi tuntutan para pengusaha perikanan. Pertama, mereka mendukung proses verifikasi atau pengukuran ulang kapal, asal tidak merubah lokasi penangkapan ikan atau WPP.

Kedua, mereka menuntut agar surat edaran ditinjau kembali terkait dengan pembatasan kapal lebih dari 150 gross tonnage. Selanjutnya, mereka menuntut agar proses perizinan kapal baru diberi kepastian dan tidak lama.

Buntut dari aksi mogok kerja tersebut, suasana pelelangan ikan di pelabuhan Juwana menjadi sepi dan jarang ada aktivitas pelelangan seperti biasanya. Mereka berharap kebijakan yang dirasa cukup memberatkan tersebut bisa dikaji ulang. Pasalnya, surat edaran itu mengharuskan mereka menangkap ikan di zona luar kepulauan Indonesia.

“Kami sebetulnya tidak masalah dan patuh pada surat edaran. Tapi, berhubung kebijakan itu sangat memberatkan, kami harus menyuarakan protes. Kami yang memiliki kapal lebih 100 GT kesulitan jika harus berlayar mencari ikan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan daya jangkau jaring hingga 3.000 meter,” ucap Maulana, salah satu pengusaha perikanan.

Dia mengancam akan terus mogok kerja bila kebijakan itu tidak dicabut dan dikaji ulang. Jika dibiarkan berlarut-larut, dia khawatir akan ada ribuan nelayan yang enggan melaut. Akibatnya, nelayan banyak yang menganggur.

Editor : Kholistiono

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →