Loading...
You are here:  Home  >  Editorial  >  Artikel ini

BBM Premium yang Tak Lagi Umum



   /  @ 13:24:47  /  10 Oktober 2016

    Print       Email
Akrom Hazami red_abc_cba@yahoo.com

Akrom Hazami
[email protected]

BAHAN Bakar Minyak (BBM) Premium kini lambat laun tak lagi umum. Sejumlah pemberitaan MuriaNewsCom, beberapa waktu terakhir mengulas soal akan adanya kelangkaan kebutuhan bahan bakar tersebut.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) perlahan-lahan memang mulai tak menyediakan BBM Premium. Bahan bakar subsidi ini terancam sulit diperoleh. Terutama di wilayah pantai utara Jawa Tengah bagian timur.

Kementerian ESDM menyatakan secara berkala Premium memang akan hilang dari peredaran. Mengingat, pemerintah memiliki pemetaan untuk menyediakan BBM yang sesuai dengan standar Euro IV.

Premium bukanlah BBM dengan standar  Euro IV. Kendati demikian, PT Pertamina (Persero) mengingatkan agar tidak secara sengaja melakukan pembatasan konsumsi BBM Premium. Seperti dengan mengurangi kuota atau selang bensin (nozzle).

Biarlah Premium hilang secara natural atau bukan dipaksa. Kehadiran BBM dengan nilai oktan lebih tinggi seperti Premium dan Pertamax memberikan alternatif bagi masyarakat. Masyarakat dinilai lebih untung bila mengonsumsi BBM selain Premium, karena Pertalite dan Pertamax lebih bersih. Apalagi kedua BBM itu bukan subsidi.

Rayon II Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Pati menyatakan, soal berkurangnya pengonsumsian Premium di wilayahnya kini telah terjadi. Bahkan ada tiga daerah yang dipastikan tidak akan menjual Premium nanti. Yaitu Demak, Rembang dan Kudus.

Dari tujuh kabupaten di wilayah kerja DPC Hiswana Migas Pati, ketiga daerah itu siap tidak menyediakan lagi Premium. Sementara tujuh kabupaten itu adalah Kabupaten Demak, Kudus, Jepara, Rembang, Grobogan,Pati, dan Blora.

Di tiga daerah itu, di Kabupaten Demak, ada beberapa SPBU dari 21 SPBU yang tak lagi menjual Premium. Demikian pula di Kabupaten Rembang, 18 SPBU yang ada juga secara bertahap juga tidak menjual Premium.

Di Kudus, dari 18 SPBU, baru satu SPBU yangmenyatakan tidak lagi menjual Premium. Dalam waktu dekat,  akan menyusul enam SPBU yang juga siap tak menjual Premium. Salah satunya SPBU Cendono. Per 1 Oktober 2016, SPBU itu tidak lagi menyediakan Premium.

Memang tidak serempak mengurangi pengonsumsian Premium. Rata-rata sebagian besar menyatakaan, untuk menghabiskan stok yang masih ada. Sebagai gantinya, SPBU akan menyediakan Pertalite dengan jumlah lebih banyak dari biasanya. Pertalite memiliki kadar RON 90, atau lebih baik dari Premium yang punya kadar RON 88.

Di pasaran, sejumlah pembeli yang semula mengonsumsi Premium telah beralih ke Pertalite. Sebab, mereka mengakui jika Pertalite lebih irit dan ramah lingkungan.

Langkah pemerintah untuk memetakan penyediakan BBM standar Euro IV,dalam hal ini sudah pas. Seperti tidak memaksa kelangkaan Premium. Mereka ingin semua terjadi secara natural. Ditambah lagi, si penyalur BBM atau SPBU, juga sepakat dengan langkah pemerintah.

Kalau sudah begini kondisinya, masyarakat pengguna Premium bisa apa? Mereka hanya bisa menerima keadaan dan menyesuaikannya secara perlahan. Meski sebenarnya, mereka sudah mencium gelagat atau indikasi, akan adanya pembatasan Premium selaku BBM bersubsidi.

Awalnya mengunakan kata “pembatasan”, dan berujung pada kata “menghilangkan”. Artinya, BBM Premium akan hilang dari peredaran. Kondisi demikian, kini sudah terbukti terjadi. Tidak hanya di Keresidenan Pati, tapi juga di daerah lain.

Dampaknya, penyalahgunaan BBM nonsubsidi yang dikonsumsi warga mapan, tidak lagi terjadi. Sedangkan warga dengan ekonomi terbatas, selaku pihak yang layak menerima BBM subsidi, kini harus menghadapi perubahan kondisi. Dari pengguna Premium menjadi Pertalite.

Perubahan itu berjalan pelan, karena terbukti ampuh meredam gejolak di masyarakat. Sebab kenaikan harga BBM, biasanya berujung pada naiknya harga kebutuhan pokok, dan harga-harga lainnya. Jika sudah demikian, rakyatlah yang menjadi korban.

Maraknya berbagai Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan kartu sakti lainnya, dianggap menjadi pengalihan subsidi yang solutif. Hanya sejauh ini, hal itu belum berjalan maksimal. Masih banyak ditemukan celah-celah yang menyakitkan rakyat.  Semoga pemerintah bisa menutup kekurangan itu.

Semangat yang harus dikorbankan adalah spirit Pegadaian, Mengatasi Masalah Tanpa Masalah. Itu mutlak dilakukan. Biar rakyat benar-benar merasakan subsidi yang seharusnya mereka terima. (*)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →