Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini

Inspektorat Jepara Tangani 5 Kasus SKPD dan Desa



Reporter:    /  @ 22:00:15  /  8 Oktober 2016

    Print       Email
inspektorat-e

Kepala Inspektorat Jepara, Anwar Hariono. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Inspektorat Kabupaten Jepara tahun ini telah menangani sedikitnya lima kasus yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan desa. Baik terkait dengan tindakan indsipliner Aparatur Sipil Negara (ASN) di SKPD maupun sejumlah kasus lainnya. Demikian pula dengan yang terjadi di desa, sejalan dengan pemberlakuan UU Desa.

Hal itu seperti yang dikatakan Kepala Inspektorat Jepara Anwar Hariyono. Menurutnya untuk periode semester I tahun ini, lima kasus yang ditangani oleh Inspektorat Jepara terdiri dari dua kasus di SKPD tiga kasus di desa. Lima kasus itu ke semuanya bisa diselesaikan.

Meski demikian, pihaknya masih memiliki tunggakan satu kasus terkait dengan desa yang belum terselesaikan meski sudah mulai ditangani pada semester II tahun lalu.

“Mengingat kondisi ini, di Jepara masih rawan dengan kasus. Semester II 2015 sebanyak 11 kasus kita tangani. Satu kasus saat ini masih dalam proses penyelesaian,” ujar Anwar kepada MuriaNewsCom.

Lebih lanjut ia mengemukakan, sebanyak 10 kasus tahun lalu itu terdiri tiga kasus di SKPD dan tujuh kasus di desa. Semuanya merupakan hasil dari pengaduan masyarakat.

Selain kasus itu, Inspektorat Jepara juga mendapatkan temuan dan rekomendasi pada periode pemeriksaan semester II tahun 2015 dan periode semester I tahun 2016 untuk 72 obyek pemeriksaan. Didapati puluhan temuan yang bersifat administratif dan finansial.

“Sebagian rekomendasi sudah dipenuhi dan diselesaikan oleh pihak terkait. Saya berpesan kepada seluruh PNS di Kabupaten Jepara agar hendaknya harus berhati-hati,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya juga berpesan agar ASN penyelenggara negara tak mudah menerima pemberian dalam bentuk apapun dari pihak-pihak tertentu yang terindikasi bermuatan kepentingan. Sebab, sesuai dengan pasal 12 B ayat (1) UU No 2 Tahun 2010 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal-hal yang termasuk gratifikasi adalah pemberian.

Editor : Akrom Hazami

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →