Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini

5 Desa di Jepara Ini Rawan Bencana Tanah Longsor



Reporter:    /  @ 20:06:27  /  8 Oktober 2016

    Print       Email
longsor

Rekahan tanah terdapat di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Jepara, sejak beberapa tahun terakhir mengancam terjadinya tanah longsor. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Lima desa di Kabupaten Jepara di kawasan lereng Muria masuk dalam zona dengan potensi tanah longsor tinggi. Desa tersebut memiliki kontur tanah yang mudah bergerak, ditambah saat intensitas hujan tinggi.

Hal itu seperti yang dikatakan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jepara Lulus Suprayetno melalui Kasi Kedaruratan dan Logistik Pujo Prasetyo. Menurutnya, lima desa yang masuk zona merah tersebut yakni Tempur dan Kunir di Kecamatan Keling, Somosari Kecamatan Batealit serta Desa Bungu dan Bategede di Kecamatan Nalumsari.

“Selain secara kondisi di lima desa itu hampir selalu terjadi bencana tanah longsor tiap musim hujan, juga didasarkan dari hasil kajian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Di desa-desa itu ada sejumlah area yang tebingnya memiliki kemiringan yang curam. Selain itu, kontur tanahnya memang tidak keras,” ujar Pujo kepada MuriaNewsCom.

Menurut Pujo, di Desa Tempur misalnya, terdapat rekahan tanah yang cukup lebar. Rekahan yang sudah ada sejak beberapa tahun lalu itu bisa sewaktu-waktu longsor jika terkena hujan dengan intensitas tinggi. Untuk desa terdekat dari Tempur seperti Damarwulan masih tergolong aman. Bahkan desa tersebut dijadikan tempat pengungsian warga Tempur, sebagaimana banjir bandang beberapa tahun silam.

“Di desa lain kemungkinan juga ada. Untuk memastikannya, kita akan segera melakukan survei lapangan. Termasuk di desa-desa yang memiliki potensi pergerakan tanah kategori menengah. Untuk kategori menengah, hampir semua desa di Lereng Muria Jepara masuk dalam kategori ini,” jelasnya.

Survei itu juga sekaligus untuk membuat peta jalur evakuasi dan titik pengungsian di daerah rawan. Selain itu, juga untuk menyiapkan SDM di desa setempat. Itu diperlukan agar kesiapsiagaan maupun penanganan saat terjadi bencana oleh warga setempat bisa lebih teroganisasi. Termasuk dalam hal kordinasi dengan BPBD, SAR, dan organisasi kebencanaan lainnya.

Pujo membeberkan, pihaknya menerima edaran dari Kemendagri yang berisi instruksi penanggulangan bencana banjir dan longsor. BPBD diperintah segera menetapkan masa siaga darurat serta tanggap darurat banjir dan ranah longsor jika musibah itu sudah terjadi. Kedua, memercepat proses pencairan dana untuk pelaksanaan penanggulangan bencana (dana siap pakai) yang dianggarkan APBD Provinsi.

Editor : Akrom Hazami

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →