Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini

Warga Minta Pendirian Pabrik Ikan di Banyudono Rembang Dilengkapi Izin yang Sesuai



Reporter:    /  @ 12:37:24  /  8 Oktober 2016

    Print       Email
Kades Banyudono M. Toha. Dirinya dan juga masyarakat meminta kepada pihak perusahaan pengolahan ikan untuk melengkapi izin pendirian pabrik yang sesuai dengan ketentuan. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

Kades Banyudono M. Toha. Dirinya dan juga masyarakat meminta kepada pihak perusahaan pengolahan ikan untuk melengkapi izin pendirian pabrik yang sesuai dengan ketentuan. (MuriaNewsCom/Edy Sutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Warga Banyudono,Kecamatan Kaliori, Rembang meminta agar pendirian pabrik pengolahan ikan milik PT. Delapan Sembilan Sembilan di Desa Banyudono dilengkapi dengan perizinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebab, hingga saat ini status izin tanah yang sedang dibangun pabrik pengolahan ikan di desa tersebut hanya sebatas Hak Guna Bangunan (HGB). Padahal seharusnya, jika didirikan pabrik tanah tersebut harus memiliki ijin Hak Guna Usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rembang.

Apalagi, tanah yang dibangun pabrik tersebut sempat menjadi polemik, lantaran setelah ditelusuri ternyata tanah yang di atasnya hendak didirikan pabrik pengolahan ikan itu berstatus tanah negara dan aset desa. Namun, telah bersertifikat hak pakai atas nama Bambang Puji Rahardjo yang tak lain mantan Kades Banyudono yang disewakan ke pihak pabrik.

“Beberapa waktu lalu memang saya sempat disebut-sebut menghalangi pendirian pabrik tersebut, karena belum memberikan izin. Sebab, memang kami melihat status tanah tersebut, sehingga terpaksa izinnya belum kami keluarkan,” ujar Kades Banyudono Kaliori M. Toha.

Namun demikian, katanya, pihak pemdes dan pihak kecamatan, perusahaan serta warga, beberapa hari lalu telah melakukan pertemuan. Dari hasil pertemuan tersebut, dikatannya, disepakati jika pendirian pabrik akan terus berlanjut, dengan ketentuan izinya harus diurus sebagaimana mestinya.

Dirinya dan juga masyarakat, katanya juga tidak melarang adanya pengusaha untuk berinvestasi di desanya. Namun, investisasi yang dilakukan juga harus sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang sesuai. Sehingga, di kemudian hari tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Terkait dengan hasil pertemuan beberapa hari lalu, meski sudah disepakati untuk dilanjutkan adanya pendirian pabrik, namun untuk rencana adanya kontribusi hasil sewa tanah seluas 4000 meter persegi itu masih belum ada titik temu dan masih akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.

Sementara itu, Pemilik PT Delapan Sembilan Sembilan, Zendi mengatakan, pendirian pabrik di tempat tersebut, salah satunya dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat sekitar, dengan membuka peluang kerja. Sehingga, keberadaan pabrik itu nanti dapat membantu pemerintah mengurangi jumlah angka pengangguran.

“Kami di sini berterima kasih kepada masyarakat, yang menyetujui pendirian pabrik di Banyudono ini. Tentunya, hasil pertemuan dengan seluruh pihak terkait dan kesepakatan yang sudah dicapai, akan kami realisasikan. Begitupun dengan masalah perizinan akan kami urus sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Editor : Kholistiono

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →