Loading...
You are here:  Home  >  Editorial  >  Artikel ini

Repotnya Jika Harus Menghadapi Urusan ”Belakang” di Kabupaten Rembang



Reporter:    /  @ 10:00:43  /  8 Oktober 2016

    Print       Email
Siti Merie merqi194@yahoo.com

Siti Merie [email protected]

INI pengalaman teman saya waktu dirinya berangkat ke Kabupaten Grobogan, dengan menaiki angkutan umum bus. Jalurnya Kudus-Grobogan, yang jelas akan melewati jalur yang cukup sepi dibandingkan jika melewati Demak atau Semarang.

Nasibnya memang apes. Pas di tengah jalan, tiba-tiba saja perutnya mules. Mules beneran, di mana rasanya tidak tertahankan. Meski sudah memakai metode lawas sebagaimana ”nasihat”, yakni dengan menggenggam batu (yang saya tidak tahu darimana dia mendapatkannya, red), namun rasa mules itu memang luar biasa bandel. Tidak bisa diajak kompromi sama sekali.

Sudah tidak tahan dengan keadaan, dia lantas melihat ke luar jendela bus. Dilihatnya sebuah bangunan, yang diapit beberapa bangunan lain. Membaca papan nama yang ada di depan bangunan itu, dia memutuskan untuk turun. Dan lantas menghampiri sang bangunan. Kepada pemiliknya, dia permisi untuk menumpang ke ”belakang”.

”Saya beruntung waktu itu melihat papan nama bertuliskan balai desa. Yang membuat saya langsung turun dari bus, dan lari ke arahnya. Meminta izin perangkat desanya untuk ke belakang. Lega rasanya”

Begitu ceritanya kepada saya. Beruntung juga, perangkat desa itu maklum bahwa teman saya itu benar-benar butuh ”bantuan”. Kalau ditolak juga, saya tidak bisa membayangkan, bagaimana malunya dia, kalau harus keluar duluan.

Lain lagi cerita teman saya, yang rupanya punya orang tua sedang menjalani proses menyejahterakan diri, dengan ikut transmigrasi. Tepatnya ke daerah di ujung bawah Pulau Sumatera (saya lupa persisnya dimana, red). Lebaran lalu, teman saya itu memutuskan untuk ”mudik” ke sana, sementara orang-orang yang ada di sana, mudik ke sini.

Suasana pedesaan, tepatnya lebih di pinggiran hutan, memang menimbulkan satu perasaan berbeda saat merayakan Lebaran bagi teman saya itu. Tentu saja tidak seperti di Pulau Jawa, yang hingar bingar semaraknya bisa sangat luar biasa. Namun bagi teman saya, berkumpul bersama keluarganya itu, adalah salah satu kenikmatan yang luar biasa.

Hanya saja, tentu saja ada sesuatu yang berbeda lainnya yang dihadapinya saat di sana. Ini masih ada urusannya dengan urusan belakang tadi. Rupanya, saat berurusan dengan mulesnya perut, dia menghadapi masalah yang cukup serius. Tidak ada tempat yang representatif untuk bisa melaksanakan hajat yang satu ini. Alias, di desa tempat orang tuanya bertransmigrasi itu, pilihannya hanya dua. Lari ke sungai yang jaraknya cukup jauh ke hutan yang dalam, atau cukup duduk saja di tengah kebun, namun dengan risiko bakal ada ”penontonnya”. Yakni hewan-hewan liar yang masih berkeliaran di sana.

”Saya sampai bilang kepada bapak saya, pokoknya kalau tahun depan saya ke sana lagi, maka sudah harus ada tempat untuk urusan belakang ini. Pokoknya saya tidak mau lagi lari-lari ke sungai. Jauh dan capek”

Persoalan urusan ”belakang” ini, barangkali akan lebih berat dijalani, jika Anda sedang berada di Kabupaten Rembang. Yang terjadi, mungkin akan sama dengan yang dialami teman saya yang mengalami pengalaman menakjubkan di lokasi transmigrasi sana. Alias, benar-benar melakukannya di kebun-kebun yang ada di belakang rumah penduduk.

Belakangan ini, Pemkab Rembang memang sedang dipusingkan dengan urusan ”belakang”. Bayangkan, dari 294 desa di Kabupaten Rembang, baru 91 desa yang sudah mendeklarasikan diri sebagai desa Bebas Bang Air Besar Sembarangan (BABS).

Jadi, masih ada ratusan desa di Rembang yang belum memiliki tempat BAB yang representatif. Bahkan, warga mengatakan jika mereka biasa saja kalau melakukannya di bawah pohon pisang. Padahal jika dinalar, tentunya orang-orang itu memiliki kamar mandi sendiri. Hanya saja, kamar mandi di sana, ya hanya berisi kamar mandi saja. Tidak ada toilet yang bisa mewadahi hajat untuk urusan perut yang sudah mules.

Padahal, Pemkab Rembang menargetkan jika tahun 2017 mendatang, seluruh desa di Rembang sudah bebas BABS. Di mana pada tahun 2016 ini, ada 85 desa yang ditargetkan bisa menyusul 91 desa yang sudah menyandang BABS, atau bahasa kerennya Open Defecation Free (ODF) ini.

Tentu saja tidak mudah kalau kemudian tahun 2017 nanti, seluruh desa bisa bebas BABS ini. Biaya yang dikeluarkan juga tidak akan sedikit. Terkecuali dalam satu desa dibangun toilet umum bersama-sama. Namun, tidak bisa dibayangkan jika kemudian warga yang rumahnya jauh dari toilet umum itu. Mereka tentu akan malas datang, jika sudah sangat kebelet yang datangnya memang tidak bisa diprediksi. Dan ujung-ujungnya akan kembali ke kebiasaan lama, mencari tempat yang biasanya saja.

Ini bukan hanya soal meminta warga mencari bantuan untuk membangunkan toilet semata. Pemkab Rembang harus ingat bahwa hal ini berkaitan dengan soal kebiasaan. Hubungannya dengan perilaku masyarakat itu sendiri. Kebiasaan masyarakat yang tidak merasa risih jika buang air di sembarang tempat itulah, yang harusnya dipulihkan terlebih dahulu.

Salah satu pejabat di Rembang mengatakan bahwa panjangnya garis pantai di Kabupaten Rembang, juga mendukung untuk warga buang air besar sembarangan. Seolah-olah, areal BAB itu sendiri sudah mendapatkan tempatnya. Yakni di sepanjang garis pantai tadi. Sembarang di mana-mana. Sehingga warga malas untuk kemudian memilih lokasi yang aman dan nyaman.

Ini bukan masalah membuat toilet yang memang membutuhkan banyak anggaran. Ini masalah kebiasaan warga yang masih setia melakukan BABS. Ini masalah menumbuhkan rasa malu bahwa BABS sembarangan, bukan saja tidak menyehatkan. Namun bisa sangat memalukan.

Bagaimana tidak memalukan. Bagi mereka yang masih ”malu-malu”, apa tidak berat kalau saat nongkrong di tengah kebun, tiba-tiba saja ada manusia lain yang lewat. Apalagi kalau yang lewat adalah gebetan. Duuuhh, pasti malunya tidak karu-karuan, kan. Tentu saja para remaja-remaja gaul masa kini itu, tidak mau hal itu terjadi. Apa kata dunia kalau sampai itu terjadi. Masak, di jaman fesbukan, tuiteran, instagraman saat ini, masih saja ada yang ketahuan sedang BABS. Malunya pasti tidak akan bisa hilang dalam satu hari.

Menumbuhkan rasa malu ini, sama beratnya dengan membebaskan Rembang dari BABS tahun 2017 mendatang. Bahkan lebih berat lagi. Pasalnya, akan lebih mudah membangun fisik, daripada membangun mental malu jika BABS. Hanya saja, inilah urusan ”belakang” yang sebenarnya. Urusan malu yang rasanya semakin lama, semakin hilang saja dari negeri ini. Tapi dengan kerja sama semua pihak, tujuan mulia membebaskan Rembang dari BABS ini akan bisa tercapai. Aamiin. Mari kita dukung bersama-sama. Stop BABS. (*)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →