Loading...
You are here:  Home  >  Editorial  >  Artikel ini

Adakah Parpol di Pati yang Berani Bermanuver?



   /  @ 10:51:58  /  4 Oktober 2016

    Print       Email
Kholistiono cak.kholis@yahoo.co.id

Kholistiono
[email protected]

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Pati 2017 hampir bisa dipastikan hanya diikuti satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Sebab, hingga batas akhir pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati pada 23 September lalu, hanya ada pasangan Haryanto-Saiful Arifin yang mendaftarkan diri ke KPU Pati.

Dari sembilan parpol yang memiliki kursi di DPRD Pati, delapan di antaranya, ramai-ramai mengusung pasangan ini, yang notabene bukan kader dari satupun partai yang mengusungnya. Haryanto, merupakan petahana yang memiliki latar belakang birokrasi, sedangkan pendampingnya Saiful Arifin dikenal sebagai pengusaha muda.

Dengan kondisi seperti itu, pasangan ini sangat berpotensi akan berhadapan dengan kotak kosong.Karena itu, KPU kembali memberikan peluang bagi partai politik untuk mencabut dukungannya dan mengusung calon lain. Peluang itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 533/IX/2016 tentang Perpanjangan Masa Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pilkada 2017.Kesempatan ini diberikan selama tiga hari, yakni Minggu (02/10/2016) hingga  hari ini, Selasa (04/10/2016).

Melalui perpajangan masa pendaftaran tersebut,diharapkan bisa menghindari adanya calon tunggal pada Pilkada Pati 2017. Namun demikian, parpol diberikan kewenangan penuh untuk menggunakan kesempatan tersebut, apakah mencabut dukungannya dan mengusung calon lain, atau tetap dalam keputusan semula.

Hari ini, merupakan hari terakhir masa perpanjangan pendaftaran.Hari ini pula, publik sebenarnya menanti kejutan dari partai politik. Publik menunggu keberanian manuver partai untuk tidak hanya sekadar mengambil sikap “aman”  dengan keroyokan mengusung satu pasang calon saja. Masih ada kesempatan untuk mengambil sikap dan mengubah peta politik pada Pilkada Pati. Apapun bisa terjadi dan masih sangat mungkin pada waktu yang singkat ini. Bukankah politik bukan sebuah ilmu matematik? Dalam ilmu politik, selalu ada kekuasaan dan kekuatan. Jadi, sebenarnya kompas politik masih mungkin berubah arah dari titik koordinat.

Hemat saya, kejutan ini bisa muncul dari Partai Nasdem, yang saat ini merupakan satu-satunya partai yang memiliki kursi di DPRD, namun tak ikut mengusung pasangan calon bersama delapan partai lainnya.

Namun demikian, Nasdem tak akan bisa berdiri sendiri untuk mengusung pasangan calon. Sebab, empat kursi yang dimiliki tentunya tak mencukupi syarat untuk mengusung calon. Penentunya yang cukup realistis sebenarnya adalah PDI-P dan PKB.

Pertama, PDI-P memiliki tokoh atau kader yang potensial untuk “dijual”. Sebut saja Soetarto Oenthersa atau Kokok, yang sebelumnya namanya sempat disebut-sebut masuk dalam bursa pencalonan bupati dan wakil bupati. Bahkan, sinyal untuk ikut ambil bagian sebagai kontestan juga sebenarnya sudah terlihat dengan adanya beberapa baliho bergambar Kokok yang terpasang di beberapa tempat strategis.

Ada pula Endro Dwi Cahyono, yang juga sempat ikut penjaringan bakal calon wakil bupati di PDI-P. Endro juga sudah terlihat rajin turun ke masyarakat untuk mengenalkan diri di berbagai lapisan masyarakat, dan dengan berbagai cara.

Lalu, bagaimana dengan keputusan DPP PDI Perjuangan? Meski secara kasat mata sudah sangat tidak mungkin untuk mengubah dukungan terhadap pasangan Haryanto-Arifin, namun, sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin jika ada keberanian dari DPC PDI-P Pati untuk bermanuver. Dengan adanya komunikasi politik dengan DPP, bukan tidak mungkin ada keputusan mengejutkan dari pusat. Tengok saja, bagaimana peta politik yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta, yang begitu singkat bisa berubah, bahkan yang tidak diprediksi sebelumnya. Contohnya, pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Pun demikian, dengan kondisi di Pati, yang masih sangat munngkin dengan adanya waktu perpanjangan pendaftaran.

DPC, yang memahami secara dalam mengenai peta politik yang di daerah, memiliki peran vital dalam memberikan masukan kepada DPP.

Selanjutnya, PDI-P  yang memiliki 8 kursi di DPRD, sudah bisa mengusung pasangan calon dengan hanya berkoalisi dengan salah satu partai. Nasdem misalnya, yang hinggi kini belum bersikap. Keharmonisan PDI-P dan Nasdem di tingkat DPP, juga menjadi peluang untuk meneruskan kemesraan di tataran daerah.

Kedua, adalah PKB. 6 kursi yang dimiliki di DPRD, juga memiliki peluang jika ada salah satu partai yang mau berjalan bersama. Lagi-lagi, Nasdem misalnya, sudah cukup memenuhi persyaratan jika berkoalisi dengan PKB, karena sudah memenuhi 20 persen dari jumlah kursi di DPRD. Hal ini berlaku pula pada partai lain, kecuali PPP yang hanya punya tiga kursi.

PKB, juga memiliki kader potensial untuk diusung pada Pilkada Pati, yaitu Budiono. Selain kader  partai, yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB Pati, Budiono juga merupakan petahana. Sosok Budiono, jika tercatat sebagai calon, diyakini juga merupakan pesaing berat dari pasangan Haryanto-Arifin.

Jika memang benar-benar ada keberanian manuver partai pada hari ini, tentunya, akan membuat pesta demokrasi semakin hidup. Kontestasi politik pada Pilkada Pati tentunya akan semakin berwarna dan lebih greget, dibandingkan jika hanya ada calon tunggal.

Ketika hanya ada calon tunggal, justru sebenarnya adalah sebuah kerugian bagi pasangan calon. Tantangan justru semakin berat, karena lawan politik bergerak secara laten, yang cukup sulit diprediksi. Keberadaan mereka sulit dideteksi.

Koalisi besar partai yang mengusung pasangan ini, tak sepenuhnya bisa menjadi jaminan untuk bisa memenangkan pertarungan politik. Sebab, melihat perkembangan politik era sekarang ini, figur calon lebih menjadi pertimbangan ketimbang melihat partai mana yang mengusung.

Selanjutnya, jika memang pada akhirnya hari ini tidak ada lagi pasangan bakal pasangan bakal calon yang mendaftar, PR besar sudah barang tentu menunggu KPU. Dalam konteks ini, PR terbesar KPU adalah bagaimana mengupayakan agar partisipasi masyarakat yang memiliki hak pilih, dapat menggunakan hak pilihnya tersebut ke TPS pada Februari 2017 nanti.

Bukan tidak mungkin, dengan adanya calon tunggal, masyarakat Pati justru apatis dan enggan untuk berpartisipasi. Jika hal ini terjadi, kasus Pilkada Pati 2006 bisa saja terulang kembali. Yakni dari jumlah pemilih 951.840 orang, yang hadir menggunakan hak pilihnya 493.083 orang (51,8 persen), dan yang tidak hadir 458.757 orang (48,2 persen).

Melihat data di atas, angka golput ketika itu cukup fantastis, hampir 50 persen. Hal seperti ini, tentunya tidak diharapkan terulang kembali pada Pilkada Pati 2017. Sebab, dalam berdemokrasi, golput bukan menjadi sebuah pilihan.

Artinya, sosialisasi yang selama ini sudah dilakukan KPU Pati kepada berbagai kalangan pemilih, harus lebih ditingkatkan lagi dengan gerakan yang lebih ekstra, agar masyarakat nantinya bisa berbondong-bondong ke TPS untuk menggunakan hak suaranya.

Kemudian, jika memang tidak dapat dipungkiri lagi hanya ada calon tunggal pada Pilkada Pati, tentunya ini juga menjadi catatan bagi parpol. Sebab, ini menjadi sebuah preseden buruk bagi partai, yang gagal melakukan kaderisasi dan proses rekrutmen anggota.

Boleh saja partai berkilah jika pasangan yang sudah ada ini diusung karena suara dari masyarakat, namun demikian, partai telah mengkesampingkan kader partai sendiri, yang bukan mustahil bagian dari suara rakyat. Seyogyanya partai tidak hanya sekadar fokus untuk menang dan kalah dalam kontestasi politik, namun ada yang lebih penting yakni pendidikan politik. Bukan hanya untuk anggota, tapi juga untuk masyarakat.

Akhirnya, kita tunggu apakah ada parpol yang hari ini berani melakukan manuver untuk mencabut dukungan dan mengusung pasangan calon lainnya? (*)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →