Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini

Upah Minimum di Jepara Diperkirakan Naik 8 Persen



Reporter:    /  @ 16:00:44  /  1 Oktober 2016

    Print       Email
Sejumlah pekerja menyelesaikan tanggung jawabnya di salah satu pabrik di Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Sejumlah pekerja menyelesaikan tanggung jawabnya di salah satu pabrik di Kabupaten Jepara. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Berdasarkan perhitungan sementara dan perkiraan pertumbuhan ekonomi serta laju inflasi, diperkirakan upah minimum kabupaten (UMK) di Jepara naik sekitar 8 persen, 2017 mendatang. Hal itu seperti yang disampaikan Kepada Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara M Zahid melalui Kasi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja (Hubinsyaker) Hidayat.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi menjadi patokan utama lantaran Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara dan daerah lain di Jawa Tengah berkomitmen menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 sebagai acuan utama penetapan UMK. Adapun hasil survei Kebutuhan Hidup Layah (KHL) hanya dijadikan komponen pendamping.

“Kepastian besaran kenaikan UMK di Jepara nanti akan menunggu hasil rapat penetapan oleh Dewan Pengupahan. Kalau dari perhitungan sementara sesuai dari Rakor di Semarang baru-baru ini memang ada perkiraan UMK tahun depan hanya akan naik sebesar 8 persen dari UMK lama,” ujar Hidayat kepada MuriaNewsCom.

Lebih lanjut ia mengemukakan, kenaikan yang hanya 8 persen atau hanya sekitar Rp 108.000 menjadikan UMK Jepara diprediksi ada di kisaran angka Rp 1,458 juta. Jumlah itu lebih rendah dari pada hasil survei KHL di Jepara akhir Agustus. Survei yang merangkum perhitungan dari sejumlah item bahan pokok dan sejumlah kebutuhan lainnya itu menyentuh angka Rp 1,55 juta lebih.

“Sehingga lebih tinggi Rp 92 ribu dari prakiraan UMK dengan perhitungan berdasarkan PP Nomor 78 tahun 2015. Kami juga melakukan pra pembahasan dengan serikat pekerja dan Apindo membahas mengenai rencana kenaikan UMK ini,” katanya.

Itu penting untuk menyamakan persepsi mengenai patokan yang digunakan untuk penentuan UMK. Selain itu, pihaknya akan berkordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Jepara untuk memaparkan soal PPDRB. Hal itu penting agar diperoleh gambaran secara makro soal lesu atau tumbuhnya perekonomian di Jepara.

Editor : Akrom Hazami

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →