Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Grobogan  >  Artikel ini

Perangkat Desa di Grobogan Diminta Tak Teledor Bikin APBDes



Reporter:    /  @ 17:09:22  /  27 September 2016

    Print       Email
Para kades yang ada di Grobogan sedang mengikuti sosialisasi Peraturan Bupati N0 29 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBDes 2017, di Rumah Makan Danau Resto Purwodadi, Selasa (27/09/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

Para kades yang ada di Grobogan sedang mengikuti sosialisasi Peraturan Bupati N0 29 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBDes 2017, di Rumah Makan Danau Resto Purwodadi, Selasa (27/09/2016). (MuriaNewsCom/Dani Agus)

MuriaNewsCom,Grobogan – Semua perangkat desa di wilayah Grobogan diminta menyusun APBDes 2017 sesuai tahapan yang sudah ditentukan. Sebelum akhir tahun 2016, penyusunan APBDes sudah harus kelar.

Hal itu disampaikan Bupati Grobogan Sri Sumarni saat membuka sosialisasi Peraturan Bupati N0 29 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBDes 2017 yang dilangsungkan di Rumah Makan Danau Resto Purwodadi, Selasa (27/09/2016).

“Penyusunan APBDes 2017 segera dimulai dan harus bisa selesai sebelum tahun 2016 berakhir. Hal ini hendaknya betul-betul diperhatikan oleh semua kepala desa,” kata Sri di hadapan para kades yang jadi peserta sosialisasi.

Jika APBDes sudah selesai ditetapkan pada akhir tahun, maka akan membawa banyak kemudahan. Khususnya dalam melaksanakan pembangunan desa. Sebab, begitu masuk tahun anggaran baru maka bisa langsung melaksanakan program yang sudah ditetapkan dalam APBDes.

Sementara itu, Kabag Pemerintahan Desa Pemkab Grobogan Daru Wisakti menambahkan, selain soal waktu penyusunan APBDes, ada hal-hal lain yang perlu jadi perhatian. Yakni, penyusunan APBDes harus sinkron dengan kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini, program pembangunan harus jadi prioritas utama. Kemudian, bidang lainnya juga perlu mendapat porsi lebih. Seperti bidang pembinaan kemasyarakatan.

Daru menyatakan, sejauh ini bidang pemberdayaan masyarakat di desa hanya dapat alokasi anggaran Rp 2,9 miliar sekitar 0,69 persen saja. Angka ini berdasarkan hasil rekapitulasi APBDes 2016 di 273 desa.

Sebagian besar pendapatan desa dibelanjakan untuk bidang pembangunan. Angkanya mencapai Rp 244 miliar atau 57,63 persen disusul bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp 157 miliar atau 37,21 persen.

Kemudian, bidang pembinaan kemasyarakatan alokasinya hanya Rp 18 miliar atau 4,27 persen saja. Sedangkan biaya tak terduga alokasinya Rp 844 juta atau 0,20 persen.

“Jadi penggunaan dana di desa ini memang paling besar disalurkan pada bidang pembangunan. Untuk alokasi bidang lainnya, selisihnya jauh sekali. Oleh sebab itu, melalui sosialisasi ini pada Kades bisa lebih memahami seputar penyusunan APBDes,” kata mantan Kepala Kantor Satpol PP Grobogan itu.

Kedepan, Daru meminta agar kepala desa juga memperhatikan bidang lainnya. Terutama pemberdayaan masyarakat seperti kalangan UMKM. Sebab, sektor ini dinilai juga cukup penting mendapat anggaran supaya perekonomian di desa bisa berkembang cepat.

Menurutnya, kebijakan itu dinilai sangat memungkinkan. Sebab, pendapatan yang didapat desa saat ini dinilai cukup besar. Dari rekapitulasi APBDes 2016 tersebut diketahui jika total pendapatan 273 desa mencapai Rp 454 miliar. Komposisinya, pendapatan asli desa mencapai Rp 119 miliar atau 26,3 persen, dana transfer Rp 224 miliar atau 73,5 persen. Dana transfer ini berasal dari dana desa, bagi hasil pajak, ADD, dan bankeu.

Editor : Kholistiono

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →