MuriaNewsCom
Portal berita lokal yang menyajikan informasi dari Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan secara cepat, tepat, dan akurat.
Banner Kuping Kanan
Banner Kuping Kanan

Untuk Hasil Terbaik dalam Ranperda, Komisi A Konsultasi ke Kemendagri

INFO DPRD KABUPATEN KUDUS

83

 

Komisi A DPRD Kudus melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai upaya mencari saran dan solusi terhadap pembahasan-pembahasan ranperda yang akan dilakukan nanti. (Istimewa)
Komisi A DPRD Kudus melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai upaya mencari saran dan solusi terhadap pembahasan-pembahasan ranperda yang akan dilakukan nanti. (Istimewa)

MuriaNewsCom, Kudus – Komisi A DPRD Kudus telah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai upaya untuk mendapatkan masukan guna pembahasan berbagai rancangan peraturan daerah (ranperda) yang tengah dan akan dibahas.

Konsultasi yang dilakukan Komisi A itu, didampingi langsung Wakil Ketua DPRD Kudus Dedhy Prayogo. Masukan dan saran dari Kemendagri sendiri, memang dibutuhkan komisi, terkait dengan berbagai macam ranperda yang tengah dan akan dibahas.

Salah satu ranperda yang akan dibahas itu sendiri adalah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Susunan Perangkat Daerah. Saat ini, komisi memang sedang berkonsentrasi untuk melakukan pembahasan terhadap ranperda ini.

”Konsultasi ini digelar, untuk menyikapi perubahan sejumlah regulasi. Maupun persoalan di daerah yang ada saat ini,” kata Ketua Komisi A DPRD Kudus Mardijanto.

Selain itu, menurut Mardijanto, pihaknya juga mempertanyakan nasib 13 ranperda yang belum diparipurnakan. Itu juga termasuk materi yang disinggung dalam konsultasi tersebut.

Mardijanto menjelaskan, pihak Kemendagri sendiri menyarankan supaya sebelum membahas Ranperda tentang Susunan Perangkat Daerah, maka perlu untuk segera mengesahkan 13 ranperda yang telah dibahas sebelumnya.

”Kemendagri mengatakan bahwa hasil pembahasan oleh Pansus ranperda itu bersifat mutlak. Semua perubahan atau tambahan dalam perda, seharusnya
dilakukan saat pembahasan,” katanya.

Selain itu, dikatakan Mardijanto, Kemendagri juga menyebutkan jika fasilitasi dokumen ranperda ke Biro Hukum Pemprov Jateng, hanya bisa dilakukan sekali. Fasilitasi dilakukan setelah pansus menyelesaikan pembahasan, atau sebelum raperda diparipurnakan.

”Dengan konsultasi ini, diharapkan nanti akan menjadi perhatian dalam pembahasan-pembahasan dan kinerja kita selanjutnya. Inilah manfaat dari konsultasi, sehingga bisa dijadikan pijakan kita untuk melangkah selanjutnya nanti,” imbuhnya. (NEWS ADS)

Editor: Merie

 

United Futsal Pc

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.