Loading...
You are here:  Home  >  Editorial  >  Artikel ini

Mudrik, Sebuah Wajah Pati dari Sisi Prostitusi



Reporter:    /  @ 09:34:22  /  26 September 2016

    Print       Email
Siti Merie merqi194@yahoo.com

Siti Merie [email protected]

SUDAH kenal dengan Mudrik? Saya pikir banyak orang yang belum mengenalnya. Apalagi kalau Anda tidak memiliki hobi untuk keluyuran di tempat-tempat prostitusi yang ada di Kabupaten Pati. Pastinya, Anda akan kesulitan mengetahui siapa Mudrik ini.

Singkat kisahnya, Mudrik adalah salah satu warga Kabupaten Pati, yang diketahui menyewakan rumahnya untuk (diduga) digunakan sebagai tempat prostitusi. Tepatnya menyewakan kamar-kamar di rumahnya guna keperluan pasangan-pasangan (yang sebagian besar bukan muhrimnya, red), untuk memuaskan hasrat seksual mereka.

Namun yang menarik dari kisah Mudrik, adalah saat dirinya ”menantang” sejumlah aparat yang mewakili pemerintah, ada kepala desa, kapolsek, sampai camat, yang hendak menutup usahanya itu. Dia mau ditutup, asal aparat pemerintah itu mau menggajinya setiap bulan. Jumlah yang diminta juga tidak tanggung-tanggung. Rp 500 ribu per hari.

Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan para aparat pemerintah itu, saat mendatangi Mudrik untuk memintanya menutup usaha esek-eseknya itu, namun malah ditantang balik. Siapa lantas yang akan membayar ”gaji” Mudrik setiap hari, kalau sampai aparat pemerintah tadi, bersedia untuk melakukannya. Di APBD jelas tidak ada nomenklatur yang menyebutkan hal itu. Bisa-bisa jebol APBD Pati kalau hal itu dituruti. Iya kalau hanya Mudrik, lah kalau yang lain-lain yang punya profesi serupa dengan Mudrik juga menggugat hal yang sama, beneran jebol itu anggaran.

Mudrik juga berani. Meski sudah jadi rasan-rasan tetangga, yang kemudian mengajukan protes kepada kepala desa, dan membuat camat juga turun tangan, serta kapolsek melakukan razia, dia tidak juga mau menutup usahanya. Meski diprotes kanan kiri, dia tetap bertahan untuk menjalankan usahanya itu. Barangkali pemikirannya, ”toh rumah-rumah saya sendiri. Mau saya apakan juga terserah”. Barangkali seperti itu mikirnya si Mudrik ini.

Kengototan Mudrik inilah yang membuat aparat pemerintah balik kanan, dan memutuskan menempuh jalur hukum saja. Hanya, aparat perlu memiliki bukti, sebelum bisa menutup usaha Mudrik ini. Karena jika bicara hukum, maka harusnya disertai dengan fakta-fakta yang ada. Sehingga, bisa bisa kita bayangkan, proses penutupan usaha Mudrik itu, akan berjalan lumayan panjang. Dan selama itu, Mudrik akan terus menjalankan usahanya. Karena dengan pendapatan yang mencapai ratusan ribu per hari, Mudrik memang tidak rela kalau diminta melepaskan usahanya tersebut.

Mudrik barangkali hanya orang yang menyediakan jasa, bagi mereka pemburu syahwat, yang sudah tidak mendapatkan tempat di lokalisasi legal di Kabupaten Pati, yakni Lorog Indah (LI). Mungkin karena tarifnya sudah berbeda di sana, atau hanya sekadar mencari suasana baru, maka orang-orang itu memilih menyingkir dari LI, dan datang ke rumah Mudrik. Dan Mudrik, yang memang tidak bekerja, menyambut mereka dengan sukacita, sekaligus membuat laku kamar-kamar di rumahnya.

Bisnis esek-esek begini, memang tidak pernah mati. Apalagi, rangkaiannya juga panjang sekali. Selain core business-nya yang menjual kenikmatan, ada orang-orang yang juga menggantungkan diri pada bisnis ini. Contohnya si Mudrik. Dia menyewakan kamar, bagi mereka yang membutuhkan. Belum lagi yang menjual minuman, makanan, dan keperluan lain guna terpuaskannya hasrat sang tamu yang datang ke sana. Panjang, dan berhubungan dengan uang yang tidak sedikit. Sehingga, kalau sampai Mudrik menolak ditutup usahanya, hal itu wajar saja.

Mudrik mungkin akan bertanya, kalau sampai ditutup, maka saya akan kemana, saya harus makan apa, dan lain sebagainya. Usia yang sudah tua, membuatnya tidak lagi memiliki kesempatan untuk bersaing dengan orang-orang muda dalam hal mencari kerja. Apalagi, pengangguran juga masih banyak. Akhirnya, orang-orang seperti ini menjadi terpinggirkan, dan memilih jalan pintas untuk bisa terus hidup dan (mungkin) menghidupi keluarganya yang lain.

Bukan hanya Mudrik. Dan tidak melulu pelaku bisnis ini orang tua. Tapi, orang-orang yang memang berpikir praktis bagaimana mendapatkan uang dalam jumlah yang besar dan cepat lewat bisnis ini, banyak sekali di Pati. Meski mereka mengemasnya dengan berbagai cara, supaya bisa aman dari razia aparat. Sehingga wajar jika kemudian sudah dirazia satu, maka yang lainnya akan tumbuh. Karena di sana ada yang namanya butuh.

Aparat pemerintah sendiri, memang tidak akan menyerah untuk bisa terus merazia lokasi-lokasi prostitusi ilegal di Pati. Tapi mereka berhadapan dengan orang-orang yang juga tidak mau menyerah untuk bisa terus berada di bisnis ini. Mereka yang tidak tertampung di lokalisasi legal seperti LI, akan terus mencari lokasi lain guna melangsungkan bisnisnya ini.

Melakukan penertiban pada lokalisasi ilegal di Pati, rasanya sama dengan melakukan razia terhadap tempat karaoke yang tidak berizin di wilayah itu. Dari dulu sampai saat ini, ratusan lokasi karaoke itu masih saja bertebaran di mana-mana. Kita tidak akan pernah tahu mana yang izin mana yang tidak. Bahkan mulai dari pinggir jalan sampai hotel berbintang, juga tersedia. Seolah-olah kerja aparat untuk menertibkannya, membentur tembok tebal. Atau bahkan bisa-bisa malah aparatnya yang ”terluka” sendiri.

Saya juga tidak yakin kalau kemudian nanti Pati memiliki bupati (yang baru tapi wajah lama) lagi, bisa memecahkan dua persoalan ini. Apalagi pasangan calon bupati Haryanto, adalah Saiful Arifin (Safin). Pemilik hotel berbintang, yang di dalamnya juga menyediakan fasilitas karaoke. Sehingga kalau yang bawah-bawah dan ilegal itu ditertibkan, mereka akan ngembor dan menolaknya, sambil membandingkan dengan yang dimiliki bapak calon wakil bupati tadi.

Jika kemudian aparat akan menertibkan semuanya, tentunya membutuhkan kajian hukum yang akan berjalan sangat panjang. Dan lama, dan bertele-tele. Sebagaimana menonton episode sinetron televisi yang tidak kelar-kelar. Karena semakin disuka, maka episodenya akan diperpanjang kembali.

Ini adalah pekerjaan rumah bagi para pemimpin baru di Pati nanti. Batasnya jelas, Anda akan legalkan seluruhnya, atau akan dilarang semuanya. Hanya saja, yang biasa terjadi adalah, keputusan yang abu-abu. Tidak jelas, mengambang, dan entah mau dibawa kemana. Ini adalah episode yang biasa terjadi.

Pemerintah memang hanya bisa ”mengalahkan” bisnis esek-esek ini, dengan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada di sana. Karena semuanya memang hanya berurusan dengan isi perut. Karena itu, jangan biarkan perut warga menjadi kosong, sehingga mereka akan mencari ”isi” perutnya sendiri-sendiri dengan cara mereka sendiri. Namun jangan lupakan juga bagaimana mengisi hati mereka. Karena rakyat ibarat anak bagi sebuah pemerintah. Sudah tugas pemerintahlah untuk mengisi hati dan perut warganya, dengan jalan yang benar. Semoga. (*)

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →