Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini

Sekretaris Disdikpora Jepara Kritisi Program KIP



Reporter:    /  @ 23:28:34  /  21 September 2016

    Print       Email
kip

Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara, Ali Maftuh. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara, Ali Maftuh memberikan kritikan terhadap program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dibuat oleh pemerintah pusat. Karena realisasi program yang bertujuan membantu anak dari keluarga tidak mampu tidak berjalan lancar.

Menurut Ali, banyak kendala yang terjadi dalam proses realisasi program KIP tersebut. Di antaranya, persoalan data yang digunakan pemerintah merupakan data lama, sehingga banyak yang tidak tepat sasaran. Selain itu juga persoalan proses manajerial yang langsung ditangani pemerintah pusat tanpa ada campur tangan daerah.

“Data yang digunakan untuk mengukur siswa berhak menerima atau tidak, salah satunya bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS), namun yang digunakan adalah tahun 2011. Itu bagi siswa yang masa sekolahnya hanya tiga tahun, tentu saja siswa tersebut sudah lulus,” ujar Ali kepada MuriaNewsCom, Rabu (21/9/2016).

Lebih lanjut ia mengemukakan, terkait manajerial yang langsung ditangani pusat juga banyak kelemahan. Sebab, pemerintah pusat tidak bersinggungan atau berhadapan langsung dengan pihak sekolah maupun siswa-siswi yang berhak menerima KIP.

“Seharusnya di tingkat daerah atau kabupaten, ada yang ditugasi untuk mengurusi itu. Ketika langsung ditangani pusat, akibatnya data yang ada dengan kondisi lapangan banyak yang tidak sesuai,” terangnya.

Seharusnya ada kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui Disdikpora untuk turut serta mengurusi berbagai hal untuk melancarkan program KIP agar tujuannya tercapai.

“Kami berharap ke depan ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Seperti program BOS yang selama ini berjalan lancar, itu lebih bagus,” katanya.

Disinggung mengenai angka penerima KIP di Kabupaten Jepara, ia mengaku tidak hafal. Pihaknya dalam hal ini hanya bisa melakukan pemantauan. Sebab, realisasi program tersebut langsung dilakukan oleh pihak sekolah kemudian didaftarkan secara online ke pemerintah pusat.

“Selanjutnya ketika sudah dipastikan siswa menerima KIP, maka uang yang diberikan juga melalui pihak lain, yakni pihak bank. Sehingga kami tidak paham betul mengenai realisasi dari pelaksanaan program KIP tersebut,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →