Loading...
You are here:  Home  >  Regional  >  Grobogan  >  Artikel ini

Grobogan Punya Bonus Demografi Tetapi Minim Lapangan Pekerjaan, Akibatnya Seperti Ini



Reporter:    /  @ 09:00:25  /  21 September 2016

    Print       Email
Ilustrasi

Ilustrasi

MuriaNewsCom, Grobogan – Bonus demografi yang dimiliki Pemkab Grobogan tampaknya belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Indikasinya, hingga saat ini masih banyak tenaga kerja yang merantau keluar daerah. Hal ini terjadi lantaran angkatan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya lapangan pekerjaan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Grobogan Moh Susilo menyatakan, sejak beberapa tahun lalu, Grobogan memang memiliki bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif prosentasenya jauh lebih besar dibanding usia ketergantungan. Kondisi itu pun akan terus berlanjut hingga beberapa tahun mendatang.

“Bonus demografi kita cukup besar. Pada tahun 2015 misalnya, jumlah penduduk usia produktif prosentasenya mencapai 70,14 persen. Dari sini bisa dilihat kalau kita punya banyak tenaga kerja,” katanya.

Meski demikian, bonus demografi tersebut memang belum bisa dimaksimalkan sejauh ini. Indikasinya, masih ada puluhan ribu warga Grobogan, khususnya usia produktif yang merantau keluar daerah. Hal ini terjadi lantaran lapangan pekerjaan yang tersedia tidak bisa menyerap semua tenaga kerja.

“Kondisi seperti ini memang cukup kita sayangkan. Tetapi karena memang lapangan kerjanya terbatas, terpaksa banyak warga yang merantau,” sambungnya.

Menurut Susilo, dari data yang dimiliki, sejak awal 2016 hingga akhir Agustus lalu, tercatat sudah ada 51.654 warga Grobogan yang pergi keluar daerah. Tujuan utamanya, adalah kota besar dan sebagian ada yang keluar Jawa. Jumlah warga yang merantau itu meningkat jika dibandingkan tahun 2015. Pada tahun lalu, jumlah perantau yang tercatat ada 32.500 orang.

Susilo mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan data kondisi riil kependudukan di Grobogan pada SKPD-SKPD terkait. Hal itu dilakukan, agar kegiatan program pembangunan bisa berdasarkan dengan data kependudukan tersebut.

“Dalam UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, semua kegiatan pembangunan pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan dan lainnya harus berdasarkan kondisi kependudukan. Kami berharap, agar kondisi ini bisa disikapi dan ditindaklanjuti dalam membuat program selanjutnya,” imbuh mantan Sekretaris DPRD Grobogan itu.

Editor : Kholistiono

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Tak Lengkapi Berkas, Nasib 2 Parpol Sebagai Peserta Pemilu Tunggu Keputuasan KPU Pusat

Selengkapnya →