Loading...
You are here:  Home  >  Info Muria  >  Artikel ini

Geger di Internal DPD Partai Golkar Kudus



Reporter:    /  @ 19:32:19  /  20 September 2016

    Print       Email

golkar-e

 

MuriaNewsCom, Kudus – DPD Partai Golkar Kudus menggelar Musyawarah Kecamatan (Muscam) untuk mengganti Pengurusan tingkat Kecamatan (PK) Bae dan Mejobo yang dilakukan secara diam-diam, Minggu (18/9/2016).

Hal itu membuat konflik internal di tubuh Partai Golkar Kudus meruncing. Informasi yang dihimpun di lapangan, Muscam diadakan dengan tidak melibatkan kepengurusan lama. Hal itu disinyalir untuk memudahkan langkah salah satu kandidat ketua DPD Partai Golkar Kudus.

Ketua Pengurus Partai Golkar Kecamatan Mejobo, Supriyono, Selasa (20/9/2016),  Muscam yang telah dilakukan tersebut ilegal. Karena sesuai ketentuan perombakan Pengurus Kecamatan dilakukan setelah pengurus DPD Kabupaten sudah terpilih.

Di Partai Golkar pembentukan kepengurusan dilakukan secara top down. “Jadi, ini sudah menyalahi aturan partai,” kata Supriyono.

Pada pelaksanaan Muscam di Kecamatan Mejobo, dari 11 Pimpinan Desa (Pimdes), hanya tujuh Pimdes yang diundang. Selain itu, undangan juga dilakukan melalui telepon dan sms, tanpa ada surat undangan resmi.

Supriyono menuturkan jika itu juga terjadi di Kecamatan Bae. Muscam dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan pengurusan lama. ”Ada kesan pengurus lama memang sengaja digulingkan,” ungkapnya.

Supriyono juga tak membantah jika itu dilakukan untuk memuluskan salah satu kandidat ketua DPD. Bahkan, dia melihat ada upaya intervensi dari Plt Ketua DPD Partai Golkar Kudus untuk mendukung salah satu calon tertentu.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kudus, Jamaah mengatakan Muscam Partai Golkar di dua kecamatan itui memang benar adanya. “Saya sedang sakit. Pengurus lain saja yang bicara,” kata Jamaah.

Diketahui, percikan konflik di tubuh partai Golkar  Kudus mulai mencuat saat kegagalan Musda pada 10 Mei 2016 silam. Saat itu, Plt Ketua DPD Partai Golkar Kudus yang juga sekaligus Wakil Ketua Partai Golkar Jateng, Farida Rahma, memutuskan untuk menunda pelaksanaan Musda, dengan alasan agar suasana Kudus lebih kondusif. Padahal, saat itu, seluruh peserta Musda sudah siap dan hadir di lokasi.

Dampaknya adalah, sejumlah pengurus kecamatan kecewa. Diduga penundaan pelaksanaan Musda tersebut untuk menjegal pencalonan Dhedy Prayoga, salah satu kandidat kuat Ketua DPD.

Editor : Akrom Hazami

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Jepara Dapat Jatah Rehab RTLH Dari Pemprov Sebanyak 568 Unit

Selengkapnya →