Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini

Enam Desa di Jepara Belum Cairkan Dana Desanya



Reporter:    /  @ 16:55:09  /  16 September 2016

    Print       Email
jepara-dana-desa-ee

Kepala Badan Pemerintahan Desa (Bapermades) Jepara Deni Hendarko mengatakan masih ada enam desa di wilayahnya yang belum mencairkan dana desa tahap pertama. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Enam dari 194 desa yang ada di Kabupaten Jepara, ternyata belum mencairkan dana desa yang merupakan hak mereka. Sementara desa-desa lainnya, sudah mencairkan dana desa tahap pertama.

Kepala Badan Pemerintahan Desa (Bapermades) Jepara Deni Hendarko mengatakan, enam desa yang belum mencairkan dana desa itu adalah Desa Sengon Bugel, Desa Sowan Lor, Desa Kaliombo, Desa Tahunan, Desa Paren, dan Desa Surodadi.

”Namun dari enam desa yang belum cair dana desanya itu, sebagian memang sudah ada yang dalam proses pencairan,” katanya kepada MuriaNewsCom, Jumat (16/9/2016).

Tahun 2016 ini, menurut Deni, total anggaran dana desa di Jepara mencapai Rp 124 miliar. Sedangkan yang sudah dicairkan oleh desa-desa yang ada, mencapai angka Rp 76 miliar.

”Dana sebesar Rp 76 miliar dari pemerintah pusat sudah dicairkan ke desa-desa yang ada di Kabupaten Jepara. Sedangkan sisanya memang dibagi pada tahap kedua nanti,” jelasnya.

Menurut Deni, pencairan dana desa memang dibagi menjadi dua tahap. Ketentuan pencairannya, tahap pertama 60 persen, dan tahap kedua sebesar 40 persen. ”Untuk sisanya, sekitar Rp 48 miliar akan dicairkan pada tahap kedua,” katanya.

Sebagaimana dikatakan Deni, pada pencairan tahap pertama tersebut, belum semua desa bisa mencairkan. Termasuk enam desa di atas. Hal itu karena administrasi yang diperlukan belum lengkap.

”Namun, ada juga desa yang sudah mecairkan dana desa pada tahap pertama, saat ini sebagian sudah memproses pencairan tahap kedua. Jika seluruh persyaratan lengkap, tahap kedua bisa langsung dicairkan,” ungkapnya.

Ia juga menerangkan, jumlah dana desa pada setiap desa berbeda-beda. Pembagiannya disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jumlah penduduk. Selain itu, struktur desa juga berpengaruh terhadap pendapatan dana desa.

”Misalnya desa yang masih tergolong desa swakarya atau desa swasembada, akan berbeda jumlahnya dengan desa swadaya. Pembagiannya 90% dibagi rata, sisanya 10% menyesuaikan kondisi desa masing-masing,” imbuhnya.

Editor: Merie

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →