Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini

Masih Belum Hitung Anggaran Sertifikat Jadi Alasan BPN Belum Selesaikan Jalur Lingkar



Reporter:    /  @ 16:00:18  /  16 September 2016

    Print       Email
kudus-jalur-lingkar-maneh-e

Rapat kerja antara Komisi C DPRD Kudus dengan pihak-pihak yang terkait pembangunan jalur lingkar utara Mijen-Klumpit, membahas soal masih adanya warga yang menolak pembangunan, Jumat (16/9/2016). (MuriaNewsCom/Faisol Hadi)

MuriaNewsCom, Kudus – Alasan warga memblokade proyek jalan lingkar Mijen salah satunya karena janji dibuatkan sertifikat secara gratis, tidak kunjung dipenuhi. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kudus mengatakan biaya sertifikasi sampai saat ini belum jelas.

Dalam rapat kerja dengan Komisi C DPRD Kudus, Jumat (16/9/2016), Kepala BPN Kudus Rio Suhariyanto mengatakan, pihaknya belum tahu secara pasti anggaran yang dibutuhkan, guna menyelesaikan sertifikat jalur lingkar utara.

Pasalnya, menurut Rio, biaya pengukuran tanah yang berbeda-beda satu tempat dengan lainnya. Tidak hanya biaya sertifikat, namun juga biaya pengukuran juga berbeda beda. ”Belum dapat memastikan atau mengira nanti habisnya berapa. Sebab masih banyak yang harus diukur lagi,” katanya.

Menurutnya, proses pengerjaan tergantung pada semua pihak yang terkait. Khususnya masyarakat, harus bersedia menerima peta gambaran BPN. Selain itu, faktor anggaran juga sangat berpengaruh terhadap cepat tidaknya pembangunan

”Hanya saja, meski belum tahu biaya yang dibutuhkan untuk sertifikat, kami masih mengerjakan pengukuran itu, Sedangkan biaya yang dihabiskan berapa, nanti menyusul,” terangnya.

Selain warga Desa Mijen yang memblokade pembangunan jalan lingkar utara itu, warga desa lain juga mendapati persoalan yang sama. Yakni Desa Klumpit, Kecamatan Gebog. Di sana juga masih terdapat beberapa tabah warga yang masih belum bersertifikat.

”Sebenarnya permasalahannya banyak. Untuk itulah dibutuhkan kerja sama dari banyak pihak. Seperti halnya di Desa Klumpit. Di sana peta desain kami rancang hingga delapan kali. Namun semuanya tidak disetujui warga,” ujarnya.

Alasan warga menolak, kata Rio, adalah lokasi tanah yang cekungan. Sehingga warga meminta untuk diratakan terlebih dahulu, sebelum diukur kembali dan dibagi-bagi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kudus Sumiyatun menjelaskan, anggaran pembuatan sertifikat tanah sebenarnya sudah ada. Jumlahnya mencapai sebesar Rp 250  juta.

”Anggaran tersebut merupakan anggaran di APBD 2016 ini. Dan digunakan untuk biaya sertifikat tanah, termasuk pemecahan tanah,” imbuhnya.

Editor: Merie

 

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →