Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini

Untuk Calon Petahana Pilkada, Panwaslu Jepara Bakal Mengawasimu Lebih Ketat



Reporter:    /  @ 12:35:00  /  16 September 2016

    Print       Email
Jpeg

Komisioner Panwaslu Jepara bakal bekerja ekstra keras guna pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilukada 2017 yang sebentar lagi akan melaksanakan proses pendaftaran bakal calon. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Bagi para calon-calon petahana atau incumbent pada Pilkada Kabupaten Jepara 2017 mendatang, memang harus berhati-hati. Pasalnya, mereka bakal diawasi secara khusus.

Pengawasnya jelas Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jepara. Apalagi menjelang masa pendaftaran bakal calon yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Calon petahana diharap tidak melakukan pelanggaran.

Komisioner Panwaslu Jepara Muhammad Oliz mengatakan, potensi terjadinya pelanggaran pada Pilkada Jepara 2017 dinilai cukup besar. Selain tidak diperbolehkan melakukan kampanye hitam, untuk bakal calon petahana, ada hal-hal yang juga tidak boleh dilanggar.

”Mereka tidak diperbolehkan melakukan mobilisasi birokrasi, politisasi anggaran, hingga penyalahgunaan wewenang,” ujar Oliz kepada MuriaNewsCom, Jumat (16/9/2016).

Oliz mengatakan, penyalahgunaan wewenang bisa berupa penggunaan fasilitas negara atau melalui program kegiatan. Misalnya melaksanakan program pemerintah di lapangan, lalu juga disertai kampanye kepada masyarakat. ”Itu jadi perhatian kami. Untuk itu, kami mewaspadai adanya potensi pelanggaran itu,” tandasnya.

Menurutnya, aturan kewajiban cuti bagi petahana yang dirumuskan Komisi II DPR dan pemerintah, bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam Pilkada.

Berdasarkan pengalaman di berbagai daerah, kata Oliz, potensi munculnya mobilisasi  birokrasi, politisasi anggaran, hingga penyalahgunaan wewenang itu kian kuat, jika kepala daerah atau wakil kepala daerah sama-sama maju pilkada, namun pecah kongsi.

”Diakui atau tidak mereka pasti punya pendukung dari kalangan birokrasi. Hal ini juga bisa memicu munculnya tarik menarik dukungan di internal aparatur sipil negara (ASN),” tegasnya.

Ia menambahkan, sebagaimana aturan cuti untuk petahana, mereka tak boleh lagi mengatasnamakan diri sebagai bpati atau wakil bupati atas semua kegiatan yang dilakukan. Semua fasilitas penunjang jabatannya pun sementara waktu dilarang digunakan.

”Yang harus diwaspadai, jangan-jangan petahana tetap memakai status jabatan bupati atau wakil bupati saat hadir dan mengisi acara tertentu. Khususnya kegiatan di masyarakat. Hal ini kami sudah persiapkan dengan mengefektifkan tugas Panwascam hingga PPL,” imbuhnya.

Editor: Merie

 

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →