Loading...
You are here:  Home  >  Info Muria  >  Artikel ini

Pemkab Kudus Sebut Sudah Tindaklanjuti Tiap Laporan ke Ombudsman



Reporter:    /  @ 11:10:56  /  15 September 2016

    Print       Email
kudus-ombudsman-2-e

Persoalan ditutupnya kios di Plasa Kudus oleh aparat Pemkab Kudus adalah salah satu laporan ke Ombudsman, yang belum selesai hingga saat ini karena menunggu keputusan banding. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menegaskan jika pihaknya sudah menindaklanjuti setiap laporan warga yang masuk ke Ombudsman.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus Noor Yasin mengatakan, setiap pengaduan yang ada, selalu ditindaklanjuti. ”Hal itu sesuai dengan peran pemerintah dalam menjalankan tugas,” katanya, Kamis (15/9/2016).

Sebagaimana diketahui, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah mendapatkan laporan dari warga terkait pelayanan publik. Dari 10 laporan yang ada, empat di antaranya sudah dianggap selesai. Sedangkan sisanya, masih menunggu proses penyelesaian.

Untuk pengaduan yang dianggap sudah selesai, yakni dugaan berlarut-larutnya penertiban rekomendasi pembenahan dan rehabilitasi lahan bekas tambang, di atas tanah warga Desa Soco, Kecamatan Dawe, oleh Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kudus.

Selain itu, ada pembangunan permanen di jalan umum di Desa Jurang, Kecamatan Gebog, yang diduga tidak memiliki izin mendirikan bangunan IMB). Untuk pembangunan tersebut, memang sampai saat ini belum ada permohonan IMB dan izin gangguan atau hinder ordonnantie (HO).

Kasus lain yang sudah selesai adalah terkait pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Desa Sadang, Kecamatan Jekulo, yang dilaporkan karena belum diberikan informasi riwayat tanah dan letter C tanah warisan almarhum Sogumomin. Pemkab sudah menindaklanjuti dan pemerintah desa sudah menunjukkan buku letter C yang diminta pelapor, dan tanah sudah bersertifikat.

Terakhir adalah tentang pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2015 terkait karaoke, yang oleh Satpol PP Kudus dilakukan investigasi inisiatif. Hasilnya Pemkab Kudus sudah melakukan beberapakali pemantauan dan pendekatan humanis, dan pengelola sudah menutup secara mandiri.

Bupati Kudus H Musthofa menambahkan, pihaknya akan mementingkan suara rakyat. Pasalnya, suara rakyat penting untuk pembangunan. ”Koreksi juga penting dilakukan masyarakat. Saya malah senang kalau ada laporan-laporan tersebut. Suara rakyat itu seperti malaikat. Jadi harus diperhitungkan. Karena itulah kenyataannya,” imbuhnya.

Editor: Merie

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Jepara Dapat Jatah Rehab RTLH Dari Pemprov Sebanyak 568 Unit

Selengkapnya →