Loading...
You are here:  Home  >  Info Muria  >  Artikel ini

Dari Seribu Siswa SMA 1 Jepara, Hanya 6 yang Dapat KIP



   /  @ 10:05:07  /  15 September 2016

    Print       Email
jepara-kip-e

Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Jepara rupanya masih didasarkan pada data BPS tahun 2011 lalu, sehingga dinilai tidak valid. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Jepara – Pemerintah Pusat memiliki program Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk membantu siswa dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga SMA, untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Sayangnya, ada banyak keluhan terkait dengan pembagian KIP tersebut. Misalnya saja data yang dianggap tidak valid karena memakai data tahun 2011, hingga pembagian kartu yang belum merata.

Kepala SMA Negeri 1 Jepara Udik Agus DW mengatakan, di sekolahnya ada 1.194 siswa. Namun, hanya 6 siswa yang sudah menerima KIP. Padahal, jumlah siswa yang kurang mampu mencapai 148 orang.

Menurutnya, biasanya tidak semua nama yang diusulkan kemudian bisa menerima KIP. Tapi sebagian besar dari yang diusulkan tadi, biasanya bakal menerima bantuan.

”Untuk saat ini, yang sudah menerima kartu 6 siswa. Kemudian kami usulkan untuk yang menerima bantuan 148 anak, karena memang jumlah yang kami data ada segitu,” katanya.

Soal tidak validnya data penerima KIP, diungkap Kepala Desa (Kades) Langon, Kecamatan Tahunan, Jepara, Santoso. Menurutnya, data itu tidak valid, karena menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 lalu. Data itu dianggap tidak sesuai dengan kondisi saat ini di lapangan.

”Pasalnya, rentang perbedaan waktunya yang cukup jauh, yakni lima tahun. Sehingga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Semestinya data pengajuan siswa penerima KIP, menggunakan data hasil pemutahiran terakhir di tahun 2015. Sehingga data dengan kondisi di lapangan sama,” tuturnya.

Santoso mengatakan, mengenai ketidak-validan data penerima KIP, bukan dari pihak pemerintah desa. Sebab, data yang diterima pemerintah desa memang data tahun 2011. Pihaknya juga mengaku telah melaporkan masalah tersebut ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jepara.

Dikatakan Santoso, selain kesalahan penggunaan data awal, kesalahan penulisan identitas siswa juga menambah persoalan penyaluran KIP. Sebab, penyaluran uang KIP langsung diberikan kepada siswa, melalui bank yang sudah ditunjuk. ”Penulisan nama-nama banyak yang salah. Sampai revisi data empat kali,” katanya.

Jumlah siswa penerima KIP di Desa Langon yang bermasalah, sebagaimana dikatakan Santoso, mencapai 300 nama lebih. Kesalahan itu meliputi ketidaksesuaian penulisan identitas dan siswa penerima yang sudah tidak lagi bersekolah.

Editor: Merie

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Jepara Dapat Jatah Rehab RTLH Dari Pemprov Sebanyak 568 Unit

Selengkapnya →