Loading...
You are here:  Home  >  Info Muria  >  Artikel ini

Laporan Harta Kekayaan Jadi Syarat Wajib Cabup dan Cawabup



Reporter:    /  @ 19:32:26  /  13 September 2016

    Print       Email
Komisioner KPU Pati dan anggota KPK (baju merah) tengah memberikan sosialisasi Tata Cara Pengisian LHKPN dalam Pilkada Pati 2017  di Kantor KPU Pati, Selasa (13/09/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

Komisioner KPU Pati dan anggota KPK (baju merah) tengah memberikan sosialisasi Tata Cara Pengisian LHKPN dalam Pilkada Pati 2017 di Kantor KPU Pati, Selasa (13/09/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati Much Nasich menegaskan, bila laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) menjadi syarat wajib bagi bakal cabup dan cawabup yang akan mencalonkan diri sebagai cabup dan wabup pada Pilkada Pati 2017.

Hal itu dikatakan Nasich dalam Rakor dan Sosialisasi Tata Cara Pengisian LHKPN dalam Pilkada Pati 2017  di Kantor KPU Pati, Selasa (13/09/2016). Pimpinan parpol sengaja diundang agar bakal cabup dan cawabup yang akan diusung segera mempersiapkan laporan kekayaan.

“Kita informasikan kepada pimpinan parpol terkait dengan tata cara pengisian formulir model A dan B. Formulir A ditujukan untuk calon yang belum pernah melaporkan harta kekayaan kepada KPK, sedangkan formulir B bagi yang sudah pernah melaporkan harta kekayaan,” kata Nasich.

Dalam penyampaian informasi, pihaknya mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai narasumber langsung yang akan diserahi LHKPN. Sebab, tanda terima LHKPN yang sudah diserahkan KPK harus diserahkan KPU pada 21-23 September 2016.

“Setelah LHKPN itu diserahkan KPK, kami meminta tanda buktinya. Tanda bukti itu menjadi bagian dari syarat calon yang harus dicukupi pada 21-23 September 2016. Kalau masih kurang, ada waktu perbaikan,” ucap Nasich.

Sementara itu, Fungsional Deputi Bidang Pencegahan KPK, Kunto Ariawan menuturkan, LHKPN secara hukum wajib dipenuhi sebagai salah satu pertimbangan masyarakat untuk memilih calon kepala daerah. Bila masyarakat menemukan ketidakjujuran, hal itu bisa jadi pertimbangan untuk tidak memilih calon tersebut.

Dari aspek hukum, Kunto mengaku tidak ada sanksi hukum, mengingat masih calon dan belum menjabat sebagai kepala daerah. LHKPN diharapkan bisa menciptakan pilkada yang jujur, sekaligus sebagai pencegahan korupsi di masa mendatang.

Editor : Kholistiono

 

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Begini Penjelasan KH Anwar Zahid Terkait Pentingnya Bersyukur saat Bangun Tidur

Selengkapnya →