Loading...
You are here:  Home  >  Info Muria  >  Artikel ini

KPK Minta Calon Kepala Daerah Pati Laporkan Harta Kekayaan



Reporter:    /  @ 15:58:05  /  13 September 2016

    Print       Email
Fungsional Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kunto Ariawan (berbaju merah) memberikan sosialisasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara dalam Pilkada Pati 2017. (MuriaNewsCom/Lismanto)

Fungsional Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kunto Ariawan (berbaju merah) memberikan sosialisasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara dalam Pilkada Pati 2017. (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Fungsional Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kunto Ariawan mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati, Selasa (13/09/2016). Kedatangan Kunto untuk memberikan materi terkait dengan mekanisme pelaporan harta kekayaan dalam Pilkada Pati 2017.

Dalam sosialisasi tersebut, sejumlah pimpinan partai politik (parpol) dan dinas terkait diundang. Sosialisasi tata cara laporan harta kekayaan penyelenggara negara dalam Pilkada Pati dinilai perlu untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik dalam pencegahan korupsi ke depan.

“Mekanisme pelaporan harta kekayaan dalam setiap pilkada wajib dilakukan. Tujuannya, calon bisa melaporkan kekayaan dengan jujur. Dengan demikian, penyelenggara negara diharapkan punya komitmen yang baik dalam rangka pencegahan korupsi,” kata Kunto.

Dalam pengisian harta kekayaan, Kunto mengimbau kepada para calon untuk mengisi dengan jujur. Pasalnya, calon kepala daerah biasanya mengisi kekayaan dengan dilebihkan supaya terlihat kaya di mata masyarakat.

Karena itu, masyarakat diminta untuk ikut berpartisipasi dalam memantau dan mengontrol apakah calon kepala daerah mengisi harta kekayaan sesuai dengan fakta atau tidak. “Yang sudah-sudah, calon kepala daerah biasanya laporan kekayaannya lebih tinggi dari sebenarnya biar terlihat lebih kaya. Kami menyarankan untuk jujur,” tuturnya.

Dalam pengisian harta kekayaan, semua aset dan harta diminta untuk dilaporkan. Mulai dari tanah, bangunan, kendaraan, hingga nominal rekening. Bila memang tidak punya tanah atau aset, kata Kunto, sebaiknya tidak usah diikutkan dalam laporan.

Editor : Kholistiono

Komentar

komentar


    Print       Email


Artikel terkait lainnya

Jepara Dapat Jatah Rehab RTLH Dari Pemprov Sebanyak 568 Unit

Selengkapnya →