Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini

PPDP Fiktif Ditemukan Panwascam Kota Jepara



Reporter:    /  @ 21:00:21  /  9 September 2016

    Print       Email
Anggota Panwascam Jepara Kota saat melaporkan temuan PPDP fiktif di Kantor Panwaslu Jepara, Jumat (9/9/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

Anggota Panwascam Jepara Kota saat melaporkan temuan PPDP fiktif di Kantor Panwaslu Jepara, Jumat (9/9/2016). (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara, diketahui ada yang fiktif. PPDP fiktif tersebut berdasarkan temuan dari panitia pengawas pemilu tingkat kecamatan (Panwascam) Kota Jepara, melalui Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Kelurahan Pengkol.

Salah satu anggota Panwascam Jepara Kota, Imam Hanafi menjelaskan, kasus PPDP fiktif tersebut terjadi di Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara Kota, Jepara. Sesuai SK KPU, mestinya PPDP yang bertugas di TPS 11 yang wilayahnya meliputi RT 1,3 dan 4 RW 6 Kelurahan Pengkol adalah Dimas Wahyu Priambodo. Namun ternyata yang akan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) adalah Nunuk yang merupakan ibu Dimas Wahyu Priambodo.

“Kami melalui PPL Kelurahan Pengkol, Agus Adi Setyawan menemukan adanya PPDP fiktif. Modusnya seperti itu, tidak sesuai SK dari KPU. Persoalan ini sudah dilaporkan ke panwaslu kabupaten,” kata Imam didampingi anggota Panwascam Kota lainnya, Ahmad Solekan, Jumat (9/9/2016).

Ia menceritakan, saat itu PPL Kelurahan Pengkol yakni Agus Adi melakukan pengawasan untuk memastikan nama-nama PPDP di wilayah kerjanya apakah sesuai dengan SK KPU Jepara atau tidak. Salah satu yang dicek adalah Dimas Wahyu Priambodo. Ternyata Dimas tak ada di rumah. Agus Adi ditemui oleh Nunuk.

“Dan saat itu Nunuk bercerita jika Dimas Wahyu Priambodo sedang kuliah di Kota Semarang sehingga proses coklit akan digantikan dirinya. Parahnya ternyata praktik seperti itu juga pernah dilakukan Nunuk saat gawe Pileg dan Pilpres 2014. Itu pengakuan dari ibu Nunuk sendiri,” jelas Imam Hanafi.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Jepara Arifin mengatakan, kekhawatiran Panwaslu Jepara terkait adanya PPDP fiktif selama proses coklit daftar pemilih Pilkada Jepara 2017 terbukti. Panwaslu merekomendasikan kepada KPU Jepara agar segera menangani persoalan itu supaya proses coklit yang dilakukan tak diragukan keabsahannya.

“Praktik kerja PPDP fiktif seperti yang terjadi di Kelurahan Pengkol melanggar ketentuan. Mestinya yang melakukan coklit adalah PPDP yang namanya tercantum dalam SK KPU Jepara. Praktek seperti itu, berpotensi tidak validnya pemutakhiran data pemilih yang dilakukan PPDP fiktif tersebut,” terang Arifin.

Menurut dia, sebelum bertugas, PPDP ada bimtek terkait tugas yang diembannya. Kalau ternyata yang di bimtek dan yang bekerja di lapangan berbeda maka patut dipertanyakan hasil pemutakhiran data pemilihnya.

Arifin mendesak KPU Jepara segera menangani persoalan ini. Pihaknya juga berharap KPU melakukan upaya-upaya internal agar persoalan serupa tak terjadi di kelurahan atau desa lain di Jepara.

Editor : Akrom Hazami

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →