Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini

391 PNS Jepara Terima SK Kenaikan Pangkat



Reporter:    /  @ 12:00:06  /  6 September 2016

    Print       Email
sk pns e

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi bersalaman dengan salah satu PNS yang mendapatkan SK Kenaikan Pangkat. (MuriaNewsCom/Wahyu KZ)

MuriaNewsCom, Jepara – Sebanyak 391 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menerima Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat (KP). Kenaikan pangkat tersebut tertanggal per 1 Oktober 2016.

Rinciannya, terdiri  dari Golongan I dua orang, Golongan II 74 orang, Golongan III 223 orang serta Golongan IV 92 orang. Penyerahan secara simbolis dilakukan langsung oleh Bupati Jepara Ahmad Marzuqi di halaman Setda Jepara.

Penyerahan secara simbolis dberikan kepada Tri Cahyono dari Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) untuk Golongan IV, Eka Yani Astuti dari Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM untuk Golongan III, Rusmanto dari Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Disdikpora)untuk golongan II serta Subandi Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM untuk Golongan I.

“Selanjutnya bagi yang belum menerima SK akan segera dikirim ke SKPD masing-masing. Kebijakan pengiriman dan ketepatan waktu SKKP ini merupakan salah satu bentuk perlayanan prima. Tujuannya agar efisiensi waktu, tenaga dan biaya,” kata Marzuqi, Selasa (6/9/2016)

Marzuqi mengapresiasi yang telah dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jepara. Khususnya sehubungan dengan kemudahan dan ketepatan dalam penyerahan SK kenaikan pangkat  PNS.

“Khusus kepada PNS yang mendapatkan kenaikan pangkat, tentunya hal ini dapat menjadi motivasi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan Negara. Mengingat kenaikan pangkat sebenarnya bukanlah merupakan hak PNS, tetapi  merupakan penghargaan yang dinerikan pemerintah kepada PNS yang telah memenuhi syarat tertentu. Yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas dan pengabdiannya kepada pemerintah,” terangnya.

Pihaknya juga mengatakan bahwa telah menyiapkan Ranperda Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK). Rancangan peraturan daerah yang mengacu PP No. 18 Tahun 2016 ini mengatur urusan pemerintahan dan kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas.

“Dalam Ranperda ini beberapa dinas/instansi akan mengalami perubahan, berganti nama, bahkan digabung atau turun dan naik kelas. Pergeseran dan perpindahan ini harus kita terima serta tidak usah risau dan cemas. Yang terpenting lagi jangan sampai menyurutkan semangat kompetensi dan pengabdian kepada negara dan masyarakat,” imbuhnya.

Editor : Akrom Hazami

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →