Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini

PPDP Pati Diminta Lakukan Verifikasi Data dari Rumah ke Rumah



Reporter:    /  @ 19:30:18  /  5 September 2016

    Print       Email
 Bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih Pilkada Pati 2017 bagi PPS se-Kecamatan Gabus di Aula Balai Desa Tanjunganom, Gabus, Senin (05/09/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)


Bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih Pilkada Pati 2017 bagi PPS se-Kecamatan Gabus di Aula Balai Desa Tanjunganom, Gabus, Senin (05/09/2016). (MuriaNewsCom/Lismanto)

MuriaNewsCom, Pati – Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) diminta untuk melakukan verifikasi, pencocokan dan penelitian data pemilih Pilkada Pati 2017 dengan turun dari rumah ke rumah. Hal itu disampaikan Komisioner KPU Pati Imbang Setiawan, saat memantau pelaksanaan bimbingan teknis (bintek) pemutakhiran data pemilih di Aula Kantor Desa Tanjunganom, Gabus, Senin (05/09/2016).

“PPDP jangan hanya mendata dari rumah sendiri. Harus langsung mengecek ke rumah-rumah pemilih, sehingga dapat melihat fakta dan realitas pemilih yang sebenarnya. Hal ini dilakukan agar data pemilih benar-benar sesuai dengan fakta lapangan,” kata Imbang.

Tak hanya di Gabus, Imbang juga memantau pelaksanaan kegiatan serupa di sejumlah kecamatan, seperti Sukolilo. Dalam kesempatan itu, PPDP juga diingatkan untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, bintek digelar di setiap kecamatan untuk memberikan pembekalan, sekaligus memantapkan persiapan pelaksanaan verifikasi. Pasalnya, tahapan tersebut sangat krusial untuk mendukung pelaksanaan pilkada yang kredibel dan berkualitas.

Dia menuturkan, ada 2.295 PPDP untuk melakukan verifikasi data pemilih di seluruh Kabupaten Pati. Mereka akan dibantu panitia pemungutan suara (PPS). Dalam kesempatan tersebut, sempat muncul keraguan dari PPDP dan PPS untuk pendataan sejumlah kalangan.

Salah satunya, warga yang masuk dalam daftar pemilih, tapi kondisinya mengalami gangguan jiwa. Termasuk, kalangan pemilih yang berusia lanjut dan tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

Imbang menambahkan, untuk menyikapi kondisi tersebut, pihaknya berpatokan pada bukti identitas kependudukan pemilih. Selama tidak memiliki KTP, maka dapat dicek melalui kartu keluarga (KK) atau bukti identitas kependudukan lain. “Saat ini, kami masih menunggu regulasi baru. Sebab, dalam rapat dengar pendapat di DPR masih berkembang persyaratan pemilih harus memiliki KTP elektronik,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, PPDP dan PPS bukan hanya diberikan pemaparan materi pencocokan dan penelitian, tetapi juga diminta melakukan simulasi. Metode tersebut diberlakukan untuk setiap bintek supaya petugas yang akan diterjunkan dapat memahami cara kerja yang benar dan sesuai dengan aturan.

Editor : Kholistiono

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →