Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini

Nelayan di Rembang Masih Banyak yang Abaikan Larangan Penggunaan Pukat Heladan Pukat Tarik



Reporter:    /  @ 08:10:05  /  2 September 2016

    Print       Email
 Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung Rembang Sukoco. Dirinya mengatakan, jika masih banyak nelayan yang abaikan pelarangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik. (MuriaNewsCom/EdySutriyono)


Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung Rembang Sukoco. Dirinya mengatakan, jika masih banyak nelayan yang abaikan pelarangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik. (MuriaNewsCom/EdySutriyono)

MuriaNewsCom, Rembang – Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tasik Agung Rembang Sukoco mengatakan, sejauh ini pihaknya mengklaim telah melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara RI.

Namun demikian, menurutnya, respon nelayan masih cukup rendah mengenai penerapan aturan tersebut. Katanya, masih banyak nelayan yang mengabaikan mengenai aturan tersebut dan melanggarnya.

“Kita melakukan blusukan untuk sosialisasi peraturan ini. Setidaknya, tahun 2016 ini, kita sudah melakukan sosialisasi sebanyak 17 kali. Baik itu dilakukan di masjid ataupun balai desa. Namun demikian, memang respon nelayan masih rendah,” ujarnya kepada MuriaNewsCom.

Menurutnya, toleransi penggunaan pukat hela dan pukat tarik akan dibatasi hingga 31 Desember 2016. Setelah itu, jika kapal nelayan masih menggunakan alat penangkapikan semacam itu, maka Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Usaha Perikanan tidak bisa diperpanjang lagi.

Katanya, untuk saat ini, kapal yang masih menggunakan alat tersebut, salah satunya yakni berjenis kapal cantrang dan cukrik. “Untuk sementara ini, kapal cantrang yang sudah terdaftar ada sekitar 159 kapal yang berkapasitas 10 gross ton hingga 30 gross ton. Dan untuk kapal cantrang kecil yang berkapasitas di bawah 10 gross ton ada sekitar 50 kapal,” terangnya.

Menurutnya, sebagian kapal cantrang yang belum terdaftar,rata – rata mempunyai dokumen ganda.”Yang belum terdaftar di wilayah kelautan Jateng itu mempunyai dokumen ganda. Baik ada yang berdokumen Jawa Timur maupun sebagainya. Bila mereka izin bersandarnya di wilayah Jateng, maka setidaknya harus mempunyai izin dari Jateng juga. Dan untuk saat ini,akan kita verifikasi dan akan kita tertibkan dengan bijak, supaya tidak ada gejolak,” ungkapnya.

Editor :Kholistiono

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →