Loading...
You are here:  Home  >  Headlines  >  Artikel ini

DPRD Kudus Nilai Bupati Langgar Instruksi Mendagri



Reporter:    /  @ 22:23:15  /  30 Agustus 2016

    Print       Email
Bupati Kudus Mushtofa melakukan pelantikan pejabat SKPD. (MuriaNewsCom)

Bupati Kudus Mushtofa melakukan pelantikan pejabat SKPD di pendapa pemkab setempat, beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)

MuriaNewsCom, Kudus – Bupati Kudus Mushofa dinilai melanggar instruksi Mendagri Mendagri No 061/2911/SJ/tahun 2016 tentang tindak lanjut PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebab, bupati melakukan pelantikan pejabat struktural, sebelum ditetapkannya SOTK baru.

Demikian disampaikan anggota Komisi A DPRD Kudus, Nur Khabsyin. Pada instruksi Mendagri tersebut dijelaskan terutama pada poin keenam. “Bahwa pengisian pejabat struktural dilaksanakan setelah perda SOTK baru ditetapkan. Bahkan untuk jabatan yang kosong, Mendagri minta agar diisi oleh pelaksana tugas dulu,” katanya.

Instruksi Mendagri 061 tersebut diterbitkan pada 4 Agustus 2016. Sementara, pada 10 Agustus 2016, bupati melantik 51 pejabat eselon II, III dan IV.

Kondisi tersebut, menurut Khabsyin akan menimbulkan permasalahan tersendiri. Karena, sejumlah pejabat yang baru dilantik, bisa jadi akan terkena imbas terhadap SOTK yang baru.

Nantinya, ada jabatan di sejumlah SKPD yang akan dihilangkan atau digabungkan dengan SKPD yang lain.  ”Bisa jadi, ada jabatan-jabatan yang nanti akhirnya dilikuidasi atau digabung dengan yang lain. Tentu ini akan menjadi permasalahan tersendiri,” tukasnya.

Selain itu, menurut Khabsyin, belum dibahasnya Perda SOTK juga merupakan catatan tersendiri bagi Pemkab Kudus. Sebab, sebelumnya Gubernur juga sudah mengeluarkan surat edaran nomor 060/013679/2016 yang isinya memberi tenggat waktu bagi kabupaten/kota di Jateng untuk segera menyelesaikan Perda SOTK maksimal pada 25 Agustus 2016.

”Padahal, kenyataannya hingga kini draf ranperda tentang SOTK juga belum dikirim ke DPRD untuk dibahas,”tukasnya.

Belum lagi terkait persoalan KUA PPAS APBD 2017 yang saat ini sudah disepakati dan ditandatangani jauh hari sebelum Instruksi Mendagri tersebut diterbitkan.  Nantinya, KUA PPAS tersebut juga harus direvisi dengan memperhatikan perubahan SOTK.

Oleh karena itu, Khabsyin mendesak agar pemkab Kudus segera mengirim draf ranperda SOTK. Apalagi, dalam Instruksi Mendagri juga disebutkan pengisian SOTK harus dilakukan maksimal pada Desember 2016 mendatang.

Editor : Akrom Hazami

Komentar

komentar




Artikel terkait lainnya

bupati pati e

Baliho Bakal Calon Bupati Pati Terpasang di Pohon Pakai Paku di Kudus

Selengkapnya →